Wali Kota Minta Pejabat Pemkot Surabaya Laporkan Hasil Kinerja ke Publik, Ini Alasannya

Sebab, dalam kontrak kinerja itu telah tercantum sebuah komitmen dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Surabaya.

Eri pun meminta setiap enam bulan sekali, pejabat Pemkot Surabaya membuat laporan yang disampaikan lewat media massa. Baik itu hasil kinerja kepala perangkat daerah (PD), camat maupun lurah.

Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemkot dan keterbukaan informasi publik.

"Kontrak kerja kita sampaikan ke media. Mulai bulan depan Kepala PD harus menyampaikan hasil kontrak kinerja itu ke media massa. Sehingga ada keterbukaan dan bukan untuk menjatuhkan," kata Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Selasa (24/5/2022).

Ia menyatakan, ingin membangun Kota Pahlawan dengan melibatkan semua pihak.

Oleh karena itu, Eri ingin output dan outcome pejabat disampaikan ke publik, sehingga masyarakat bisa memberikan evaluasi dan penilaian.

"Karena saya ingin membangun Kota Surabaya ini dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Mulai dari pers, stakeholder, DPRD, maupun elemen masyarakat," ujar dia.

Di sisi lain, Eri juga mengajak media massa untuk bersinergi dalam membangun Surabaya.

Ia berharap, media massa menjadi penyambung informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

"Saya inginnya jurnalisme ke depan ini bisa mengubah Indonesia, bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Jadi, sampaikan berita itu secara faktual tanpa memberikan tambahan dan pengurangan," tuturnya.

Menurutnya, jurnalisme juga memiliki peran penting terhadap kemajuan dan pembangunan kota. Bahkan, jurnalisme dapat menjadi penyebab kehancuran jika informasi yang disampaikan itu tak sesuai dengan fakta.

"Terus sampaikan kebenaran informasi kepada masyarakat. Saya berharap jurnalisme ke depan turut serta membangun kota ini melalui kalimat dan lisan yang dapat memberikan semangat," kata dia.

Eri tengah menyiapkan sebuah sistem pengangkatan jabatan. Sistem tersebut bersifat terbuka dan dapat diketahui publik.

Salah satu indikator penilaian dalam sistem itu adalah output dan outcome Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surabaya.

"Sekarang saya tengah membuat pengangkatan jabatan by system yang sifatnya terbuka. Jadi, semua hasil kinerja PNS itu terekam. Ini yang mau saya bentuk," ungkap dia.

Ia berharap, siapa pun wali kotanya nanti, sistem penilaian pejabat tersebut dapat terus berjalan. Sehingga kenaikan jabatan PNS Pemkot Surabaya bukan karena faktor kedekatan dengan wali kota, melainkan berdasarkan hasil kinerja.

"Makanya saya bilang kepada teman-teman bahwa mendekati saya karena tujuan tertentu itu salah. Karena saya melepaskan jabatan seseorang bukan karena suka atau tidak, tapi melihat hasil output dan outcome kinerja pejabat tersebut," tutur dia.