NEWS
Salin Artikel

Korupsi Pupuk Bersubsidi di Madiun, Jaksa Periksa Kadistan hingga Anggota DPRD

Dari puluhan orang yang diperiksa di antaranya adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dan satu anggota DPRD Kabupaten Madiun.

"Ada sekitar 60-an orang yang sudah kami diperiksa. Mulai dari Gapoktan, kepala dinas hingga anggota DPRD," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Madiun, Purning Dahono Purtro, Senin (23/5/2022).

Indikasi korupsi

Purning mengatakan, sekitar 60 orang yang diperiksa ditanyai terkait pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2018 dan 2019.

Dari pemeriksaan itu, jaksa menemukan indikasi adanya dugaan korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun.

Hanya saja, tim belum bisa mengungkapkan secara mendetail lantaran kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Status kasus ini akan ditentukan naik penyidikan setelah dilakukan gelar perkara perkembangan penanganannya.

Menyoal siapa saja yang diperiksa dalam kasus ini, Purning menuturkan tim memeriksa mulai pejabat lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, penyuluh pertanian, kelompok tani hingga distributor pupuk.

Purning membenarkan salah satu pejabat yang sudah diperiksa adalah Kadis Pertanian dan Perikanan, Sodik Heri Purnomo.

Sementara satu anggota DPRD bernama Mujono yang diperiksa lantaran berperan sebagai salah satu distributor pupuk bersubsidi.


Tak hanya itu, dalam waktu dekat jaksa juga akan memeriksa pihak Petrokimia selaku produsen pupuk bersubsidi.

Informasi yang dihimpun dalam waktu dekat, kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Tersangka yang ditetapkan pun diduga lebih dari satu orang lantaran kerugian negara diduga mencapai Rp 2 miliar

Penjelasan Kadistan

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Sodik Heru Purnomo yang dikonfirmasi terpisah, membenarkan sudah diperiksa sejak awal kasus ini ditangani Kejari Kabupaten Madiun.

Namun ia tidak mengetahui soal permainan yang dilakukan oknum dalam kasus korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun.

"Saya tidak tahu ada permainan di mana. Makanya ada ranah yang menjadi urusan dinas perdagangan. Karena distribusi pupuk sudah masuk ranah dinas perdagangan yang mengatur distributor dan kios," kata Sodik.

Sodik mengatakan peran Distan dalam penyaluran pupuk bersubsidi hanya mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi tersalurkan ke petani.

Selain itu mengusulkan kuota dan siapa penerima pupuk bersubsidi sesuai dengan aturannya.

Pasalnya, sesuai aturan, petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani penggarap atau pemilik lahan dengan luas lahan maksimal dua hektar.

Terkait pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2018/2019, Sodik mengatakan pengusulan kuota pupuk bersubsidi masih menggunakan cara manual.

Kemudian tahun 2020 mulai menggunakan sistem elektronik rencana defenitif kebutuhan kelompok.

Namun saat tahun 2020, ada ribuan petani yang ditolak usulan karena terjadi pendobelan data.

Penolakan itu terjadi lantaran satu petani itu memiliki lahan di berbagai tempat dengan total luasan diatas dua hektar.

Sodik mengatakan, peran Dinas Pertanian mengajukan kuota pupuk berdasarkan RDKK dari kelompok tani. Ia meyakini petugas penyuluh pertanian lapangan sudah cukup baik mengajukan kuota pupuk ke Kementan.

Saat ini terdapat 96 PPL yang harus mengkover 206 desa dengan luas area pertanian 32.000 hektar.

Namun kenyataannya usulan alokasi kuota pupuk disetujui Kementan maksimal 60 persen.

Setelah Kementan menetapkan kuota pupuk bersubsidi, kemudian masuk ke distributor, kios lalu lalu ke gapoktan.

Ia meyakini, yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi adalah petani. 

Diberitakan sebekumnya, tim penyelidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun sedang menyelidiki praktik dugaan mafia pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Penyelidikan ini bermula dari persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi di Kabupaten Madiun.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Madiun, Purning Dahono Putro yang dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (20/4/2022), membenarkan timnya menyelidiki dugaan korupsi distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun. Penyelidikan itu dilakukan lantaran banyak petani yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Memang Kejari Kabupaten Madiun sementara menyelidiki kasus korupsi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2018 dan 2019. Sampai saat ini proses sudah pemeriksaan narasumber di lapangan kelompok tani, kios dan distributor,” ujar Purning.

https://surabaya.kompas.com/read/2022/05/23/211100478/korupsi-pupuk-bersubsidi-di-madiun-jaksa-periksa-kadistan-hingga-anggota

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Regional
Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Regional
Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Regional
NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

Regional
Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Regional
Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Regional
Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Regional
Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Regional
Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Regional
Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Regional
Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Regional
'T-Rex' yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Regional
Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Regional
Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Regional
Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Regional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.