Ibu Rumah Tangga Asal Jombang Jadi Tersangka Perdagangan Telur Busuk di Mojokerto

Kapolres Kota Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan mengungkapkan, pelaku ditangkap pada Kamis (7/4/2022) petang, saat membawa barang dagangannya ke wilayah Kota Mojokerto.

Penangkapan tersebut, jelas dia, berawal dari informasi yang diterima kepolisian terkait adanya aktivitas jual beli telur kedaluwarsa hingga busuk seorang pengusaha asal Kabupaten Jombang.

“Jadi pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 sekira jam 17.45 WIB, petugas dari Satreskrim Polres Kota Mojokerto menangkap pelaku usaha yang memperjualbelikan telur kedaluwarsa atau telur busuk,” kata Rofiq, Senin (18/4/2022).

Dalam penangkapan itu, ungkap dia, petugas menemukan 263 ikat telur busuk dengan berat 2.498 kilogram.

Telur yang hendak diperjualbelikan tersebut kemudian disita dan diamankan ke Mapolres Kota Mojokerto.

Rofiq menuturkan, pelaku membeli telur busuk dari CV Linggo Joyo Farm, salah satu perusahaan penetas telur di Kabupaten Jombang, dengan dalih untuk pakan ternak.

Namun dalam praktiknya, ungkap Rofiq, tersangka menjual telur busuk dan kedaluwarsa itu kepada seorang penyalur di Kota Mojokerto untuk dijual ke pasar.

Rofiq menyebutkan, telur sebanyak 2.498 kilogram dibeli dengan harga Rp 27.478.000 dari perusahaan penetas telur, lalu dijual dengan harga Rp 39.968.000.

“Kemudian dijual kepada seseorang yang mengaku warga Kota Mojokerto dengan harga Rp 39.968.000. Katanya untuk pakan ternak, tetapi faktanya (dijual) untuk dikonsumsi manusia,” ungkap dia.

Atas perbuatannya, tersangka M dijerat dengan pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 2 Undang-undang RI Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp. 2 miliar.

Dia juga dijerat dengan pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam pasal 46 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana 4 tahun, serta denda Rp. 10 miliar.

Polisi juga menjerat tersangka dengan pasal 140 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dalam pasal 64 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Berdasarkan ketentuan pada jeratan ketiga, tersangka terancam hukuman penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp 4 miliar.