Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Pamekasan, Ini Tuntutan Mereka

Mereka menuntut dua persoalan penting yang harus segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Pertama, berkaitan dengan mahalnya harga minyak goreng. Kedua, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan Pertalite.

Ketua PMII Cabang Pamekasan Moh Lutfi dalam orasinya mengatakan, masyarakat kecil saat ini semakin tertindas karena kenaikan sejumlah kebutuhan pokok.

Yang paling mencolok adalah kenaikan harga minyak goreng. Sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

"Permintaan kami sederhana, berikan subsidi kepada rakyat," kata Moh Lutfi.

Untuk memberikan subsidi, imbuh Lutfi, dewan diminta menganggarkan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2022.

"Dewan harus menganggarkannya dalam perubahan APBD karena dewan adalah wakil rakyat yang harus menanggung sengsaranya rakyat juga," ungkap Lutfi.

Terkait dengan persoalan kelangkaan BBM, Ketua Cabang GMNI Pamekasan Taufiqur Rahman mengatakan, perlu adanya aturan bagi masyarakat yang layak menggunakan solar dan Pertalite.

Yang terjadi saat ini, ada migrasi besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite.

Akibatnya sering terjadi antrean panjang di SPBU. Selain itu, sering terjadi kekosongan pertalite.

"Rakyat kecil dipaksa menggunakan Pertamax karena Pertalite sudah banyak digunakan pengguna Pertamax setelah kenaikan harga," ujar Taufiq.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman menanggapi dua tuntutan mahasiswa tersebut masih akan membicarakan dengan Bupati Pamekasan. Sebab usulan anggaran subsidi untuk masyarakat dari eksekutif.

"Akan kami bicarakan secepatnya dengan bupati hari ini juga," kata Fathor.

Berkaitan dengan aturan tentang pemanfaatan BBM, Fathor juga akan menyampaikan kepada bupati dan aparat keamanan.

Alasannya, mereka yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal itu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam aksi ini, mahasiswa masih bertahan di depan kantor DPRD Pamekasan. Mereka menunggu jawaban Ketua DPRD setelah bertemu dengan bupati.

"Kami akan bertahan sampai ada jawaban pasti mengenai tuntutan kami," tandas Lutfi.