Demo 11 April di Banyuwangi, Mahasiswa Suntik Vaksin di Sela Aksi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi memanfaatkan keramaian demonstrasi mahasiswa untuk menjalankan program vaksinasi Covid-19, Senin (11/4/2022).

Menggunakan satu unit mobil ambulans, kepolisian membuka pelayanan vaksinasi di tengah keramaian dan orasi massa aksi di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Jawa Timur.

Berjarak 20 meter dari kegiatan demonstrasi, mahasiswa yang telah divaksin oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polresta Banyuwangi bisa segera kembali ke kelompoknya.

Vaksinasi oleh Polresta Banyuwangi itu melayani suntik vaksin untuk dosis pertama, kedua dan dosis ketiga atau booster, dilengkapi skrining dalam proses pendaftaran.

“Kita membuka gerai vaksin untuk mengakomodir teman-teman mahasiswa yang belum melaksanakan vaksinasi,” kata Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nasrun Pasribu usai demonstrasi, Senin.

Vaksinasi di sela-sela aksi demonstrasi itu sebagai upaya jemput bola yang menjadi salah satu program andalan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan angka vaksinasi Covid-19.

Tercatat, ada sekitar 20 mahasiswa yang suntik vaksin pada kesempatan itu.

“Kami memang selalu membuka gerai vaksin di setiap tempat keramaian, termasuk di lokasi unjuk rasa ini,” kata Kasi Dokkes Polresta Banyuwangi, Iptu Sadimun.

Dilansir dari laman resmi Pemkab Banyuwangi, jangkauan vaksinasi Covid-19 dosis satu telah menyasar 1,2 juta orang atau 93 persen. Artinya, masih ada sebanyak 1.886 orang dari jumlah sasaran 1,3 juta orang yang belum suntik vaksin.

Berdasarkan data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, orang yang belum vaksin didominasi oleh lansia yang tidak sanggup datang ke pusat kesehatan masyarakat (PKM).

Sementara itu, terdapat dua gelombang demonstrasi yang menyasar Gedung DPRD Banyuwangi, yakni aliansi organisasi ekstra kampus dan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus di Banyuwangi.

Tuntutan mereka pada umumnya sama dengan tuntan demo di daerah lain, yakni menolak kenaikan harga solar, pemerintah diminta segera mengatasi kelangkaan minyak goreng, menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan menolak usulan jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Demonstran ditemui oleh lima orang pimpinan dan anggota DPRD, yang menyatakan akan menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat pusat untuk menggambarkan suara di daerah.