Ribuan Pengemudi Ojek Online Demo di Surabaya, Ini 4 Tuntutannya

SURABAYA, KOMPAS.com - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur telah berkumpul di frontage depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya untuk melakukan unjuk rasa, Kamis (24/3/2022).

Massa aksi terlihat long march di Jalan Ahmad Yani, dari arah utara ke selatan. Setelah berjalan sekitar 2 kilometer, massa aksi kembali putar balik karena mendapatkan kabar bahwa Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan datang ke kantor Dishub Jatim.

Humas Frontal, Daniel Lukas Rorong menyebutkan, massa aksi kembali lagi ke titik kumpul pertama, atau ke depan kantor Dishub Jatim karena di dalam kantor tersebut telah datang Dirjen Perhubungan Darat.

"Kami balik ke Dishub Jawa timur karena ada info Dirjen Hubdar datang," ucap Daniel kepada Kompas.com di lokasi aksi, Kamis.

Ribuan pengemudi ojol itu menggelar aksi demonstrasi dengan tetap mengenakan atributnya saat bekerja.

Mereka juga membawa poster berisi tuntutan aksi. Salah satunya adalah poster bertuliskan 'Evaluasi Biaya Tambahan yang Diberlakukan oleh Aplikasi Saat Ini'. Ada juga poster yang bertuliskan 'Gara-gara Ongkosan 6.400 Aku Nggak Sido Rabi' (Gara-gara ongkos 6.400 aku tidak jadi menikah).

Daniel mengatakan, aksi ribuan pengemudi ojek online itu menuntut empat hal. Pertama, mereka menuntut implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 348.

"Hadirkan Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Darat di Surabaya saat aksi untuk implementasi PM 12 dan KP 348, ini sepertinya sudah dihadirkan," katanya.

Ketiga, massa menuntut adanya evaluasi biaya tambahan.

Keempat, pengemudi ojek online mendorong pemerintah untuk meninjau dan menindak aplikasi ojek online baru yang tidak sesuai dengan aturan.

"Semoga aksi kali ini sesuai harapan, karena massa aksi yang datang juga dari Gresik, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jember, bahkan ada dari Banyuwangi," katanya.

Sementara itu, massa aksi mendapatkan kawalan ketat dari petugas kepolisian. Selain untuk mengurai arus lalu lintas, pengawalan itu juga untuk menjaga supaya aksi tetap kondusif.