Pembangunan Hunian Sementara Penyintas Erupsi Semeru Berjalan Lambat, Ini Penjelasan Pemkab Lumajang

Data terbaru dari Pemkab Lumajang pada tanggal 21 Maret 2022 menunjukkan, dari target 547 unit yang akan dibangun pada tahap 1 ini, hanya 99 unit yang telah selesai dibangun.

Sebanyak 315 unit lagi sedang dalam proses pembangunan. Sedangkan, yang belum diproses 133 unit.

Angka tersebut terbilang jauh dibandingkan dengan progres pembangunan hunian tetap (huntap) di lokasi yang sama.

Pembangunan huntap kini sudah mencapai 74 persen berdasarkan data terbaru Pemkab Lumajang pada 21 Maret 2022.

Dari total 1951 unit yang akan dibangun, sudah dalam proses sebanyak 1483 unit dan 468 belum diproses.

Padahal, Pemkab Lumajang menargetkan huntara dan huntap rampung sebelum lebaran 2022.

Kini proses pembangunan huntara masih dalam pembangunan tahap pertama, dan akan dilanjutkan pembangunan tahap kedua bulan ini.

Penjelasan tim pembangunan

Ketua Tim Pembangunan Huntara Pemkab Lumajang Nugroho Dwi Atmoko mengatakan, lambatnya pembangunan huntara terjadi karena yang mengerjakan adalah Non-Govermental Organization (NGO).

Menurutnya, dari 70 NGO yang masuk dalam daftar pengerjaan huntara tahap 1, hanya 53 yang mengerjakan. Sedangkan, 17 lainnya tidak ada konfirmasi.

"Karena huntara yang mengerjakan kan donatur. Dari 70 NGO itu yang mengerjakan 53, yang lain sampai sekarang tidak ada konfirmasi," kata Nugroho, Rabu (23/3/2022).

Selain itu, Nugroho juga mengatakan bahwa kemampuan finansial serta tenaga masing-masing NGO berbeda.

Sehingga pihaknya kesulitan untuk mendesak dilakukan percepatan pembangunan.

"Kemampuan masing-masing NGO baik dari segi pendanaan, dan sumberdaya manusianya kan beda-beda, sehingga kita tidak bisa minta mempercepat. Apalagi rata-rata mereka itu dari luar kota," tuturnya.

Faktor cuaca

Faktor cuaca dan medan ternyata juga menjadi penyebab terhambatnya pembangunan huntara. Pasalnya, lokasi yang dibangun huntara, awalnya merupakan hutan produksi.

"Faktor cuaca dan medan dari hutan produksi kemudian jadi perumahan butuh banyak hal yang cukup berat," tambahnya.

Pemkab Lumajang berencana melakukan evaluasi terhadap NGO, sebelum proses pembangunan tahap kedua dilaksanakan.

Pada tahap kedua nanti, selain memasukkan NGO yang belum ter-cover dalam proses pengerjaan tahap pertama, menurut Nugroho, hanya 53 NGO dari tahap pertama yang akan dimasukkan list pengerjaan tahap kedua.

Sedangkan sisanya, akan diambil alih oleh Baznas. Termasuk juga NGO yang menyatakan tidak sanggup melanjutkan proses pengerjaan.

"Tahap kedua kami akan memasukkan NGO yang 53 itu saja. NGO yang belum tergabung di tahap awal juga kita masukkan. Baru sisanya akan ditake over sumbangan dari baznas melengkapi 1951 unit tersebut. Baznas nanti bisa menunjuk pihak ketiga," pungkasnya.