27 Warga Diteror Penagih Utang sampai Pintu Digedor, Anggota DPRD Banyuwangi Ingatkan soal Raperda Rentenir

Syamsul mengingatkan kembali bahwa Banyuwangi pernah membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mengatur larangan terhadap praktik rentenir.

Syamsul menjelaskan, Raperda itu disusun tahun 2016 dan prosesnya sampai tahap finalisasi di tingkat provinsi.

Tak diduga, permintaan revisi yang turun terlalu banyak, yakni berkas dokumen draft tersebut harus ditambahi hingga tiga bab.

"Bukan hanya kurang pasal penambahan ini, ternyata kurang 3 bab, sehingga untuk menyelesaikan untuk rentang waktu pada saat itu (tidak cukup). Yang sudah hampir finalisasi di akhir tahun 2016, akhirnya terbengkalai," kata Syamsul di kantornya, Senin (7/3/2022).

Tak jadi disahkan

Pada tahun anggaran tersebut, sisa waktu yang ada tidak cukup untuk memenuhi permintaan revisi berupa penambahan tiga bab baru.

Karena penyusunannya tidak dilanjutkan, termasuk di tahun-tahun berikutnya, maka Raperda itu tak jadi disahkan.

Syamsul menjelaskan, pembahasan Raperda lama tersebut sangat memungkinkan untuk dibuka kembali dan dirampungkan.

Apalagi, baru-baru ini muncul keresahan sebagian warga Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, terkait praktik rentenir.

"Dalam rangka untuk mengatasi uang yang bunga berbunga, beranak pihak, bahkan cucu-cucu. Ada yang berhitung hari, ada yang berhitung minggu. Satu minggu bunganya hanya tiga persen, tapi kalau satu bulan berapa. Kemudian banyak masyarakat kita, yang terjerat," kata Syamsul lagi.

Bunga tinggi

Setidaknya ada dua poin yang membuat praktik rentenir merugikan masyarakat, salah satunya bunga yang tinggi.

Dia pernah menemukan praktik rentenir dengan bunga ugal-ugalan di lingkungan petani, yakni besar bunga hingga 50 persen per enam bulan.

Kedua, tidak ada seleksi kekuatan bayar peminjam, sehingga peminjam kerap menghadapi masalah gagal bayar.

"Untuk mengikis hal-hal seperti itu, kemudian muncul Bumdes dan beberapa lembaga keuangan yang lebih ekonomis dan lebih bisa berpihak kepada masyarakat," kata Syamsul.

Namun Raperda pelarangan rentenir dianggap tidak mencukupi, melainkan perlu ditingkatkan menjadi Raperda yang mengatur jasa keuangan secara lebih komprehensif.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, pihaknya berharap bisa membahasnya lagi, dengan adendum Raperda di tahun 2022 ini.

Sebelumnya diberitakan, 27 orang warga Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, turut ditagih oleh debt collector hingga rumah mereka digedor malam-malam.

Mereka bukan pengutang, melainkan menjadi korban tetangganya yang meminjam KTP dan KK mereka untuk berutang ke sebuah lembaga keuangan.