Pengadaan Sepatu Gratis Siswa SMP di Blitar Diduga Gunakan Merek Palsu, Polisi Turun Tangan

Penyelidikan yang telah berlangsung sekitar satu bulan tersebut dilakukan atas pengaduan seorang warga Surabaya, Hartono Sutanto (67), selaku pemegang hak paten merek dagang Radial.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar Kota AKP Momon Suwito Pratomo mengatakan, Hartono melaporkan dugaan adanya sepatu Radial palsu yang dibagikan kepada siswa SMP di Kota Blitar.

"Pelapor mendapatkan informasi sepatu palsu merek Radial beredar kalangan siswa SMP di Blitar. Padahal pelapor tidak merasa mendapatkan pesanan dari pihak sekolah atau pun pihak penyedia sepatu," kata Momon di Blitar, Jumat (4/3/2022).

Momon telah memanggil kepala sekolah dari sembilan SMP negeri di Kota Blitar untuk meminta keternagan terkait pengadaan 2.135 pasang sepatu gratis bagi siswa tahun ajaran 2021-2022.

Polisi juga telah meminta keterangan tiga perusahaan berbadan hukum CV selaku kontraktor pengadaan sepatu gratis bagi siswa tersebut.

"Dari tiga CV itu kami peroleh keterangan bahwa mereka membeli sepatu merek Radial yang diduga palsu itu dari sebuah toko yang ada di Tulungagung," kata Momon.

Menurutnya, polisi sedang mendalami lebih jauh asal usul sepatu yang diduga bermerek palsu itu dengan memeriksa pihak toko di Tulungagung.

"Sedang kita dalami dari mana mereka mendapatkan sepatu itu dengan memeriksa pihak toko," kata Momon.

Momon mengaku upaya menemukan produsen sepatu yang diduga mencatut merek milik perusahaan lain itu sementara terhenti di toko yang ada di Tulungagung.

Dibiayai APBD

Pengadaan sepatu bagi siswa baru SMP negeri di Kota Blitar merupakan bagian dari program pendidikan gratis yang pertama kali diusung Wali Kota Samanhudi Anwar pada periode 2010-2015.

Samanhudi yang kini masih mendekam di penjara atas vonis kasus suap pada proyek  pembangunan gedung sekolah itu tidak hanya menggratiskan biaya sekolah bagi siswa TK hingga SMP tetapi juga memberikan seragam, tas, dan sepatu gratis.

Nilai program pendidikan gratis itu mencapai 30 hingga 40 persen dari APBD Kota Blitar yang berada di kisaran Rp 1 triliun.

Menurut Momon, tiga perusahaan yang bertindak sebagai kontraktor penyedia sepatu bagi siswa baru SMP negeri di Kota Blitar memberikan harga Rp 150.000 untuk setiap pasang sepatu.

"Jadi nilai totalnya ya lebih dari Rp 300 juta," kata dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Samsul Hadi mengatakan, dinas dan sembilan SMP itu merupakan pihak yang dirugikan jika benar sepatu itu menggunakan merek palsu.

"Kita ini pihak yang dirugikan. Kita tidak tahu itu barang tembakan, palsu. Kita hanya lihat speknya, model dan jumlahnya sudah sesuai ya sudah," ujarnya, Jumat.

Samsul mengatakan, setelah adanya komplain masalah merek dan penyelidikan oleh kepolisian, pihaknya bersama pihak sekolah telah menghubungi kontraktor penyedia untuk meminta pertanggungjawaban.

"Kalau memang ada masalah lisensi itu, pihak penyedia sudah menyatakan siap mengganti," kata dia.

Dia membenarkan pengadaan sepatu gratis bagi siswa baru dari sembilan SMP negeri itu dilakukan oleh pihak sekolah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor penyedia.

"Pengadaan sepatu diberikan ke masing-masing sekolah. Jadi pihak sekolah yang menjadi kuasa pengguna anggaran," kata Samsul saat dikonfirmasi, Jumat.

Dengan demikian, kata dia, setiap sekolah bebas menentukan jenis dan merek sepatu yang akan diberikan kepada siswa baru dari masing-masing sekolah.

Namun, dia menduga terjadi komunikasi dan kesepakatan di antara kepala sekolah dari sembilan SMP negeri itu. Sehingga, mereka memesan sepatu dari tiga perusahaan yang sama dan mendapatkan jenis sepatu sama.