Larang Penampilan DJ Dinar Candy, Kapolres Blitar Sebut sebagai Upaya Redam Aksi Ormas

Hal itu salah satunya disebabkan karena adanya rencana aksi penolakan dari organisasi masyarakat (ormas).

Argo mengatakan langkah kepolisian menempelkan poster pelarangan pertunjukan Dinar Candy di pagar dan bagian dalam Markas Cafe di Jalan TGP, diharapkan direspons dengan pembatalan rencana aksi sweeping ke kafe tersebut.

"Kita sudah sampaikan Insya Allah nanti tidak ada sweeping dari ormas karena sudah ada langkah-langkah kepolisian. Ormas ini sebetulnya hanya ingin memastikan bahwa kegiatan itu tidak ada di sini," ujar Argo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (3/2/2022) petang.

DJ Dinar Candy sebelumnya dijadwalkan tampil di Markas Cafe pada Kamis pukul 22.00 WIB. Namun acara itu akhirnya dibatalkan.

"Makanya penempelan spanduk (poster) dari kami itu sebagai langkah meyakinkan bahwa tidak ada kegiatan itu," tambahnya.

Argo menambahkan pihaknya tidak melarang aktivitas Markas Cafe beroperasi seperti biasa.

"Kita taruh personel di sana. Aktivitas kafe ya tidak apa-apa aktivitas biasa, yang penting tidak ada DJ-DJ-an di sana," ujarnya.

Di sisi lain, kata Momon, pihak Markas Cafe tidak mengirimkan pemberitahuan atau izin ke pihak kepolisian padahal mengundang selebritis bertaraf nasional seperti Dinar Candy.

"Kehadiran Dinar Candy ditambah promosi yang cukup gencar jelas berpotensi mengundang massa dalam jumlah besar melebihi kapasitas kafe. Pada akhirnya protokol kesehatan tidak dapat ditegakkan," ujarnya kepada Kompas.com.

Momon mengatakan, langkah yang diambil pihak kepolisian didasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2017 tentang izin keramaian dan pemberitahuan kegiatan.

"Mereka tidak mengajukan izin atau pun memberikan pemberitahuan kegiatan ini," kata Momon.

Koordinator aksi penolakan yang juga Komandan Banser Kota Blitar Syarifuddin Achmad mengaku aksi penolakan yang akan dilakukan pihaknya lebih ditujukan pada masalah perizinan operasi Cafe Markas.

"Bahwa ada Dinar Candy malam ini itu sebuah kebetulan. Kafe itu kan masih ada masalah perizinan yang belum selesai," kata Syarifuddin saat dikonfirmasi Kompas.com.