Mahasiswa di Pamekasan Demo Tolak Cawabup yang Pernah Berurusan dengan KPK

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa dan pemuda di Pamekasan berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Pamekasan, Senin (31/1/2022). Mereka menolak nama Fattah Jasin untuk jadi calon pengganti wakil Bupati Pamekasan.

Nama Fattah Jasin diusulkan oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam ke panitia pemilihan pada Selasa (2/1/2022) untuk mengisi posisi wakil Bupati Pamekasan yang kosong setelah Wakil Bupati Pamekasan Raja'e meninggal pada Desember 2020 lalu.

Koordinator aksi, Abdussalam Marhaen mengatakan, ada dua faktor nama Fattah Jasin ditolak oleh massa aksi. Pertama, karena dia bukan orang Pamekasan. Kedua, karena dia pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

"Kami tidak tahu dari mana asalnya Fattah Jasin. Selain itu, KPK saat ini tengah mengembangkan kasus eks Bupati Tulungagung, Fattah Jasin terlibat karena rumahnya pernah digeledah KPK," terang Abdussalam Marhaen dalam orasinya.

Abdus menambahkan, kasus yang menimpa mantan Bupati Tulungagung yang diduga melibatkan Fattah Jasin pada 2018 lalu, saat ini masih terus dikembangkan oleh KPK. Oleh sebab itu, untuk menjaga nama baik Kabupaten Pamekasan, pihaknya meminta panitia pemilihan di DPRD Pamekasan mencoret nama Fattah Jasin.

"Kami punya pengalaman pahit tahun 2017 lalu karena bupati dicokot KPK. Jangan sampai Pamekasan dinodai kembali karena ada pejabat yang ditangkap KPK," imbuh Abdus.

Abdus juga menyoroti Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang mengusulkan nama Fattah Jasin. Menurutnya, seharusnya Baddrut lebih selektif dalam memilih calon yang akan mendampinginya.

Baddrut juga seharusnya mendahulukan figur asal Pamekasan yang lebih memahami tentang budaya dan kondisi Pamekasan.

"Bupati sudah kehilangan kecerdasannya dan kehebatannya karena orang asing dan orang yang diduga korupsi dibawa ke Pamekasan untuk dijadikan pemimpin," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Abdus meminta kepada 45 anggota DPRD Pamekasan untuk menolak nama Fattah Jasin. Bahkan, nama lainnya yang dianggap tidak serius mengurus Pamekasan juga diminta dicoret.

"DPRD jangan diam dan menganggukkan semua yang diusulkan bupati. Kalau kalian waras, tolak semua usulan bupati," tegasnya.

Ketua panitia pemilihan pergantian wakil Bupati Pamekasan, Fathurahman di hadapan massa demonstran menjelaskan, tugas Panlih atau panitia pemilihan harus sesuai dengan konstitusi bukan atas desakan siapapun.

Dikatakannya, Panlih sudah menyusun jadwal dan akan bekerja sesuai jadwal. Saat ini, tahapan penentuan wakil bupati itu sudah masuk pada tahap verifikasi faktual.

"Jika dalam tahapan ditemukan persyaratan yang kurang dan tidak dilengkapi, maka kami pastikan akan dicoret semua. Kami tidak ingin diatur siapapun," terang Fathorrahman.

Kompas.com di Pamekasan telah mencoba menghubungi Fattah Jasin melalui saluran telepon seluler berulang kali, namun yang bersangkutan tidak merespons.