Salin Artikel

Sebut Salah Data, Wali Kota Malang Protes PPKM di Daerahnya Naik Level

KOMPAS.com - Wali Kota Malang, Sutiaji protes karena Kota Malang kembali masuk dalam daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2.

Kota Malang masuk dalam PPKM Level 2 dalam perpanjangan PPKM Jawa-Bali yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (4/1/2022).

Sebelumnya, Kota Malang masuk dalam daerah dengan PPKM Level 1.

Sutiaji menyampaikan protes itu dengan menelepon seorang pejabat di pemerintah pusat.

"Sudah saya protes itu. Pagi tadi saya telepon Pak Dirjen, rupanya testing kita masuk di angka itu (laporan tracing)," kata Sutiaji seperti dikutip TribunJatim, Selasa.

Sebut karena salah data

Sutiaji mengatakan, naiknya status PPKM di Kota Malang disebabkan oleh kesalahan data. Menurutnya, data tracing di Kota Malang tidak cocok antara data yang ada di Dinas Kesehatan Kota Malang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Mengacu pada data di Dinas Kesehatan Kota Malang, angka tracing sudah mencapai 1/16 atau satu banding 16. Namun, data di Pemprov masih tercatat 1/14 atau satu banding 14 oang.

Sutiaji menyebut, apabila mengacu pada data tracing di Dinas Kesehatan Kota Malang, semestinya status PPKM di Kota Malang masih level 1.

"Saya cek ke Dinkes di provinsi belum masuk (data tracing). Seharusnya kita ini masuk di level 1," terangnya.

Meski melayangkan protes, Sutiaji mengaku tidak peduli dengan level PPKM tersebut. Menurutnya, berada di PPKM level berapapun, protokol kesehatan harus dijalankan dengan maksimal.

"Kalau saya tetap komitmen tidak peduli level. Kita tetap harus prokes level berapapun. Kondisi kita kan juga tidak terlalu pengaruh kan level 2 atau 1," jelasnya.


Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif mengakui bahwa ada kesalahan data sehingga membuat data tracing di Dinas Kesehatan Kota Malang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menjadi tidak cocok.

Husnul mengaku sedang berupaya untuk mengklarifikasi data yang tercatat di dalam aplikasi si Lacak Provinsi Jawa Timur.

"Kan yang tercatat itu kurang dari 15 (tracing). Jadi lima kasus terakhir itu tracingnya 14 (yang masuk di si Lacak Provinsi). Ini kami lakukan konfirmasi ulang untuk tracing yang tidak masuk di si Lacak," katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul: Kota Malang Kembali Masuk PPKM Level 2, Wali Kota Sutiaji Protes: Saya Telepon Pak Dirjen

https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/05/132238578/sebut-salah-data-wali-kota-malang-protes-ppkm-di-daerahnya-naik-level

Terkini Lainnya

Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Regional
Tersangka dari Balai Kota
Tersangka dari Balai Kota
Regional
Saat Ungkapan 'Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua' Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Saat Ungkapan "Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua" Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Regional
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Regional
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Regional
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Regional
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan 'CSR', tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan "CSR", tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Regional
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Regional
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Regional
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Regional
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Regional
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Regional
KUHAP Sudah Diketok, tapi Aktivis Gen Z Sukabumi Tetap Resah, Kenapa?
KUHAP Sudah Diketok, tapi Aktivis Gen Z Sukabumi Tetap Resah, Kenapa?
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com