Menuju Zero ODOL 2023, Ini yang Dilakukan Kemenhub

GRESIK, KOMPAS.com - Banyak dampak negatif yang dapat disebabkan oleh kendaraan over dimension dan over load (ODOL), dari mulai kecelakaan lalu lintas fatal hingga rusaknya infrastuktur jalan raya.

Oleh sebab itu, pemerintah mematok target zero ODOL pada 2023.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi, zero ODOL 2023 merupakan target yang telah disepakati oleh Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kapolri, dalam rangka meningkatkan keselamatan bagi para pengguna jalan serta mengurangi kerusakan infrastruktur jalan raya.

"Tingkat kecelakaan (akibat kendaraan ODOL) itu fatalitasnya tinggi, korban meninggal dunia bisa terjadi," ujar Budi, kepada awak media dalam kunjungan di Gresik, Rabu (17/3/2021).

Budi menuturkan, truk ODOL cenderung berjalan lebih lambat dan itu kerap menyebabkan kecelakaan tabrak belakang dengan kendaraan lain.

Tidak jarang pula, ketika menabrak menyebabkan kendaraan lain maupun bangunan rusak fatal hingga merenggut korban nyawa.

Selain itu, penertiban dan normalisasi kendaraan ODOL juga dinilai akan dapat menghemat anggaran pemeliharaan jalan raya senilai Rp 43 triliun per tahun.

Karena, truk ODOL selama ini menjadi salah satu penyebab rusaknya infrastruktur jalan raya.

"Perlu adanya kerja sama semua pihak. Mulai dari pemerintah, polisi dan juga pengusaha," ucap dia.

Sebagai langkah simbolis menuju zero ODOL 2023, Kemenhub diwakili oleh Budi, melakukan pemotongan terhadap dua badan kendaraan ODOL di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Gresik.

Dua kontainer yang dinilai tidak sesuai ukuran, dipotong menggunakan alat las.

"Sudah saatnya meningkatkan angka keselamatan dan menekan anggaran kerusakan jalan yang besar," kata Budi.

Jika saat ini kendaraan ODOL masih dikenakan tilang sebesar Rp 150.000 pada saat terjaring razia penertiban, maka mulai 2023 mendatang bakal diberikan sanksi lebih berat yang diharapkan dapat membuat efek jera. Yakni, bakal diberikan denda sekitar Rp 1,5 juta.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jawa Timur Hanura Kelana Iriano menambahkan, apa yang dilakukan oleh Kemenhub pada kesempatan kali ini merupakan penanda dimulainya normalisasi kendaraan ODOL.

"Sehingga anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan, bisa dimanfaatkan untuk yang prioritas," kata Hanura.

Data yang dimiliki oleh pihaknya, kata Hanura, ada sebanyak 223 kendaraan ODOL yang sempat terjaring razia gabungan Dinas Perhubungan bersama polisi.

Agenda razia ini dilaksanakan pada rentang Januari hingga awal Maret 2021.

Adapun pemilik perusahaan karoseri Sumber Karya Abadi Gresik Agustin Fitasari mengaku, mendukung langkah pemerintah dalam agenda zero ODOL 2023.

Terlebih, langkah ini dinilai akan menguntungkan semua pihak. Dari unsur keselamatan pengguna jalan, hingga pengusaha seperti dirinya.

"Adanya normalisasi kendaraan ODOL, membuat kebutuhan pengusaha yang biasanya pesan satu unit (kontainer). Tapi, karena over, jadi harus pesan dua unit," tutur Agustin.

Bahkan, dalam satu bulan, perusahaan karoseri Sumber Karya Abadi dikatakan oleh Agustin, rata-rata sudah menerima order pemotongan rangka kontainer sebanyak 11 unit untuk normalisasi dari over dimension dan over load alias ODOL.