Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang Ditinjau Ulang Pemerintah Pusat

MALANG, KOMPAS.com – Lahan-lahan yang diproyeksikan akan dibangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang ditinjau ulang oleh pemerintah pusat.

Sebab, ada satu dari dua lahan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Malang dirasa perlu ditinjau ulang. 

Lahan yang dimaksud yakni lahan yang berlokasi di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Baca juga: Masih Tahap Renovasi, Sekolah Rakyat di Palangka Raya Belum Beroperasi

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang mengajukan dua lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, dan di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki mengatakan, lahan yang berada di Desa Srigonco sebenarnya sudah masuk dalam penetapan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Namun, menurut Kantor Staf Kepresidenan, lahan itu perlu ditinjau kembali.

“Alasannya, karena tingkat kemiringan tanahnya mencapai 40 persen,” ungkap Pantja saat ditemui, Kamis (27/8/2025).

Pantja menyebut, pada dasarnya lahan yang berada di Desa Srigonco sudah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan kelas tanah, tanah bukan S1, bukan area sutet, dan tidak jauh dari mata air.

“Tapi dari KSP mempertimbangkan tingkat kemiringan tersebut,” katanya. 

Alhasil, Pemerintah Kabupaten Malang menyediakan lahan alternatif yang berada di Desa Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Baca juga: Lahan Terlalu Sempit dan Curam, 2 Lokasi Sekolah Rakyat di Batang Ditolak Kementerian PUPR

Sama seperti lahan yang berada di Desa Srigonco, lahan yang berada di Desa Turen adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Malang.

Kedua lahan yang diajukan, di Desa Jeru dan Desa Srigonco, sekaligus lahan alternatif di Desa Turen, pada Kamis (27/8/2025) ditinjau langsung oleh Plt Deputi V Kantor Staf Presiden, Mayjen TNI (Purn) Harianto.

Ia mengatakan, peninjauan lokasi itu penting dilakukan karena nanti Sekolah Rakyat itu berkaitan dengan sistem.

“Karena proses pembelajaran (Sekolah Rakyat) tidak seperti zaman kita dulu, semua harus pakai laptop, jadi harus ada jaringan internet, kesehatan, termasuk lingkungan. Itu yang nanti akan kita bangun. Jadi, misal kalau tempatnya terlalu jauh dan lain sebagainya, apalagi aksesnya sulit, akan merepotkan orangtua yang akan menjenguk. Jika tidak dipikirkan, maka akan menimbulkan permasalahan baru,” ujarnya saat ditemui di Malang, Kamis.

Dari ketiga yang telah ditinjau, lanjut Harianto, nantinya akan dievaluasi dan dipelajari untuk menentukan lahan yang paling diutamakan.

“Peninjauan ini sebagai bahan laporan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Nanti kita pilih dari ketiga itu yang paling bagus, dan dipilih salah satu,” katanya.