Anggaran Tak Cair, PMI Kota Batu Terpaksa Hentikan Seluruh Aktivitas Operasional

BATU, KOMPAS.com - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sejak Jumat (1/8/2025) lalu.

Keputusan ini diambil akibat krisis anggaran yang melumpuhkan lembaga kemanusiaan tersebut.

Dana yang seharusnya diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu tidak kunjung cair selama enam bulan terakhir.

Akibatnya, Markas PMI Kota Batu yang terletak di Jalan Kartini Nomor 8, Kelurahan Ngaglik, tampak sepi.

Baca juga: Cerita Relawan PMI di Aceh Susah Payah Cari Pendonor Selama Ramadhan…

Kepala Markas PMI Kota Batu, Abdul Mutholib, mengonfirmasi bahwa penghentian ini bersifat total.

Menurutnya, PMI tidak lagi memiliki dana untuk membiayai kebutuhan dasar, seperti bahan bakar (BBM) untuk ambulans, pengadaan obat-obatan, serta pembayaran tagihan air, telepon, dan internet.

"Kami sudah tidak sanggup lagi. Sejak Jumat kemarin, semua layanan terpaksa kami hentikan karena ketiadaan anggaran," kata Abdul saat dihubungi pada Minggu (3/8/2025).

Abdul menjelaskan bahwa masalah finansial ini disebabkan oleh mandeknya pencairan dana APBD yang seharusnya diterima sejak Februari 2025.

Untuk menjaga agar pelayanan kemanusiaan tetap berjalan, jajaran internal PMI terpaksa menggunakan dana pribadi sebagai dana talangan.

"Sejak Februari hingga Juli, kami bertahan menggunakan dana pinjaman dari saya, bendahara, dan beberapa rekan internal. Total dana talangan yang sudah kami keluarkan mencapai sekitar Rp 80 juta," jelasnya.

Ironisnya, selama periode tersebut, para staf, termasuk dirinya, staf administrasi, dan sopir ambulans, tidak hanya bekerja tanpa menerima gaji, tetapi juga turut patungan untuk menutupi biaya operasional markas.

Lebih Parah dari Tahun Sebelumnya

Meskipun keterlambatan pencairan dana hibah pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Abdul menyebut kondisi tahun ini adalah yang paling parah.

Biasanya, dana sudah dapat dicairkan antara bulan Mei atau Juni.

Namun, hingga memasuki bulan Agustus, belum ada kepastian sama sekali.

"Kami tanyakan ke dinas terkait, jawabannya 'masih dalam proses'," keluhnya.