Aturan Belum Jelas, Disdik Sumenep Bingung Siapkan Guru Sekolah Rakyat

SUMENEP, KOMPAS.com - Menjelang dimulainya program Sekolah Rakyat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengaku belum menerima regulasi teknis terkait penyiapan tenaga pendidik.

"Iya, regulasi teknisnya disdik belum menerima," kata Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, Selasa (22/7/2025).

Meski begitu, kata Agus, Disdik telah menyiapkan nama-nama guru yang akan diajukan untuk mengisi posisi di Sekolah Rakyat.

"Kita kan menunggu, kita kan by order ya, begitu nanti ada permintaan kita sudah siapkan semuanya," katanya.

Baca juga: Renovasi Gedung Sekolah Rakyat Dikebut, Pekerja Didatangkan dari Luar Madura

Hingga kini, belum ada petunjuk teknis soal asesmen maupun pendaftaran bagi guru yang menjadi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat.

"Guru yang harus mendaftar, daftar apa gitu, pendaftaran saja enggak ada. Makanya pendaftaran apa gitu," kata Agus.

Ia mengatakan, regulasi yang mengatur status guru juga belum tersedia, termasuk soal ASN, PPPK, dan tenaga honorer.

"Karena ketentuannya belum, belum ada, harus ASN, atau PPPK enggak boleh atau apa honorer boleh, belum ada di situ," ujar dia.

Meski serba belum pasti, Disdik tetap menyiapkan  30 guru untuk mengantisipasi jika program Sekolah Rakyat dijalankan tahun ini.

Sebelumnya, Disdik Sumenep membuka peluang bagi guru dari berbagai jenjang untuk bergabung di Sekolah Rakyat.

Baca juga: Sekolah Rakyat di Situbondo Belum Dimulai, Kadisdik: Guru Siap, Muridnya Tidak Ada

Namun, sebagian guru yang diajukan memilih mundur karena aturan program dinilai belum jelas.

"Beberapa guru, yang diajak diskusi, menyatakan belum berani pindah (mengajar), aturannya masih belum jelas," ujar dia.

Agus menyebut, penolakan muncul karena guru khawatir soal status kepegawaian dan tunjangan jika pindah ke Sekolah Rakyat.

"Mereka, kalau pindah ke Sekolah Rakyat, takutnya tunjangan dan status kepegawaian jadi bermasalah," katanya.

Para guru juga khawatir hak yang selama ini diterima bisa berubah atau bahkan hilang saat dipindah tugaskan.

Pada saat bersamaan, renovasi gedung Sekolah Rakyat di Sarana Kegiatan Diklat (SKD) Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus dikebut.

Baca juga: Belum Ada Jembatan, Sekolah Rakyat di Kota Madiun Baru Beroperasi Tahun Depan

Sesuai rencana, gedung ini akan mulai difungsikan pada awal Agustus 2025, sehingga pengerjaan dipercepat agar selesai tepat waktu.

"Saat ini, progres renovasi telah mencapai sekitar 59 persen dari keseluruhan target yang ditetapkan," kata Rizal A Sidik, penanggung jawab renovasi, Minggu (20/7/2025).