Bangun Sekolah Rakyat, Pemkot Madiun Siapkan Lahan Enam Hektar

MADIUN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Madiun menyiapkan lahan seluas enam hektar untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Lokasi pembangunan sekolah rakyat yang diusulkan berada di kawasan tanah bengkok di ring road barat Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Bapelitbangda Kota Madiun, Suwarno, menyatakan bahwa lahan enam hektar yang diusulkan untuk dibangun sekolah rakyat sudah diverifikasi.

Hasilnya, tanah bengkok yang berada di kawasan ring road bebas dari masalah.

"Kami mengusulkan tanah bengkok di kawasan ring road barat. Luasnya sekitar enam hektar dan telah diverifikasi tak bermasalah," kata Suwarno, Senin (21/4/2025).

Baca juga: Pemkab Gunungkidul Tak Mampu Sediakan Lahan 5 Hektar untuk Sekolah Rakyat

Suwarno yakin usulan Pemkot Madiun bakal lolos seleksi dari pemerintah pusat.

Jika disetujui, pembangunan fisik sekolah berasrama akan dimulai akhir tahun ini, sekitar November–Desember 2025.

Menurut Suwarno, pembangunan sekolah rakyat di Kota Madiun akan memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya melalui jalur pendidikan.

"Kami ajukan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Semuanya disiapkan untuk mendukung target program, yaitu memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan," ujar Suwarno.

Ia menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan, lulusan sekolah rakyat akan diarahkan untuk melanjutkan ke sekolah kedinasan atau perguruan tinggi.

Dengan demikian, lulusan sekolah rakyat dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

Untuk itulah, demikian Suwarno, Pemkot Madiun mendukung program tersebut lantaran dapat membangun SDM yang unggul.

“Komitmen Pak Wali Kota Madiun jelas mendukung penuh program Presiden. Ini upaya nyata dalam membangun SDM unggul dari akar rumput,” ujar Suwarno.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Bangun 147 Sekolah Rakyat di 2025

Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah fokus untuk mengadakan Sekolah Rakyat mulai tahun 2025 ini.

Sekolah Rakyat adalah sekolah yang dibuat pemerintah untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah dan miskin ekstrem.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, siswa Sekolah Rakyat diambil dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat juga akan menggunakan mata pelajaran formal, dan kurikulum akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Meski demikian, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat nantinya merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," ujar Gus Ipul.