SURABAYA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Jawa Timur (Jatim) di Surabaya pada Senin (17/2/2025) berlangsung ricuh.
Ratusan mahasiswa yang menolak kebijakan efisiensi di sektor pendidikan awalnya membakar keranda dan ban di depan kawat berduri sekitar pukul 15.00 WIB.
Hal tersebut memancing polisi untuk keluar memadamkannya. Namun, mahasiswa sempat mengadang agar api yang sudah membesar tidak dipadamkan.
Baca juga: Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Jatim, Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan
Meskipun demikian, polisi tetap memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Kemudian, ratusan massa tersebut membakar sebuah banner yang terlebih dahulu ditancapkan ke kawat berduri. Aparat kepolisian kembali memadamkannya.
"Kami ke sini jelas, untuk menolak efisiensi pendidikan yang sekarang diajukan pemerintah," kata salah satu orator di mobil komando di depan Kantor DPRD Jatim, Senin (17/2/2025).
Baca juga: Ini Maksud Efisiensi Anggaran Dedi Mulyadi di Jabar, Bukan Dana Dikecilkan tetapi...
Selanjutnya, Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, yang sudah ditunggu mahasiswa akhirnya mendatangi lokasi.
Dia langsung naik ke atas mobil komando untuk menemui massa demonstran.
"Mohon dibaca tuntutan mahasiswa, Pak. Tapi izin telepon Pak Prabowo atau Ketua DPR RI Puan Maharani. Biar mereka mengetahui, Pak, kalau ada aksi 100 hari kinerja mereka," ujarnya.
Akan tetapi, Musyafak mengaku tidak menyimpan nomor handphone milik Prabowo maupun Puan. Lalu, dia langsung meninggalkan mobil komando dan menuju ke ruangannya.
Alhasil, mahasiswa memutuskan untuk merusak kawat berduri yang menutup akses ke Kantor DPRD Jatim.
Hal tersebut disusul dengan semprotan air dari mobil water cannon ke arah massa aksi.
"Pak, tolong berhenti. Kami tidak represif, kami hanya mau Ketua DPRD Jatim keluar ke sini. Tolong jangan semprot kami, kalau keluarkan gas air mata nanti ada korban dari mahasiswa," ucapnya.
Kemudian, ratusan mahasiswa tersebut mulai mundur menjauhi pintu masuk Kantor DPRD Jatim.
Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian dengan membawa tameng berjaga di depan mereka.
Diberitakan sebelumnya, mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) berdemonstrasi di depan kantor DPRD Jatim untuk menolak kebijakan efisiensi di sektor pendidikan.
"Kami ke sini jelas, untuk menolak efisiensi pendidikan yang sekarang diajukan pemerintah," kata salah satu orator di mobil komando di depan Kantor DPRD Jatim, Senin (17/2/2025).
Massa aksi menyebut tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, kebijakan tersebut berdampak besar pada pendidikan.
"Bagaimana pendidikan sebagai fondasi utama malah dilemahkan, tenaga pendidik juga seharusnya disejahterakan. Kami tak butuh makan siang gratis jika pendidikan kian miris," ujarnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang