BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung penerapan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo Subianto.
Bahkan, wilayah di ujung timur Pulau Jawa itu mengeklaim sudah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran secara bertahap sejak 2023, seperti yang diungkapkan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
“Sebenarnya bertahap sudah kami terapkan sejak 2023. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kita skip,” kata Ipuk di Banyuwangi, Senin (10/2/2025).
Selain penghapusan beberapa kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat, pemerintahan Ipuk juga menurunkan standar satuan harga (SSH) bangunan fisik.
Baca juga: Ipuk Fiestiandani Belum Tahu Jadwal Retret Kepala Daerah
Hal tersebut bertujuan agar infrastruktur fisik lebih banyak yang dibangun di tanah Blambangan.
"Bahkan SSH bangunan fisik mulai bangunan, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kita turunkan, namun dalam batas kewajaran dan tetap mengutamakan kualitas,” ujar Ipuk.
Sementara itu, anggaran ATK (alat tulis kantor) yang ditiadakan Pemerintah juga mulai dikurangi secara signifikan sejak 2024 oleh Pemkab Banyuwangi, dan terus dilakukan hingga saat ini.
Ipuk mengurai, para ASN di Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan e-office, sehingga penggunaan ATK berkurang.
"Contohnya, kami ada aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal karyawan Pemkab,” kata Ipuk.
Seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk terus menjalankan efisiensi dan efektivitas anggaran, Ipuk meyakini hal tersebut pun menjadi momentum untuk meningkatkan upaya memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya.
Baca juga: Sengketa Pilkada Banyuwangi Selesai, Ipuk Fiestiandani Apresiasi Ali-Ali
Ipuk juga menilai, keputusan Presiden terkait pemotongan anggaran sebagai langkah yang sudah tepat. “Kebijakan pusat akan menjadi pedoman bagi kami untuk lebih melakukan efisiensi anggaran,” ucap Ipuk.
Untuk 2025, Pemkab Banyuwangi disebut Ipuk akan terus melakukan upaya efisiensi anggaran.
Bahkan, akan melakukan pengetatan terhadap pemilahan kegiatan yang dirasa tidak perlu dilakukan di tengah kondisi efisiensi dan efektivitas anggaran ini.
“Namun, kami yakinkan, kegiatan-kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat akan tetap kami jalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tandas dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang