Pramuka Lumajang Bantah Tuduhan Tak Laporkan Bantuan Erupsi Semeru

LUMAJANG, KOMPAS.com - Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim), membantah tuduhan tidak melaporkan hasil bantuan erupsi Gunung Semeru 2021.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq diperiksa Polda Jawa Timur terkait kasus dugaan penyimpangan penerimaan dan penyaluran dana bantuan bencana meletusnya Gunung Semeru 2021.

Usai diperiksa, Thoriq menyebut, Pramuka sebagai salah satu lembaga penerima dana bantuan yang belum melaporkan kegiatan penanganan bencana kepada pemerintah.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Semeru, Eks Bupati Lumajang Diperiksa Polda Jatim

Ketua Pramuka Peduli Lumajang Syaiful Rizal membantah, organisasinya tidak melaporkan penyaluran bantuan seperti yang disebutkan Thoriq.

Menurut Rizal, pada saat peresmian hunian sementara yang dibangun pramuka, pejabat utama seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah dan Bupati Lumajang Thoriq juga hadir.

"Bagaimana tidak terlaporkan, bahkan kita komitmen membangun 50 hunian sementara itu sudah ada SK bupatinya, seharusnya sudah tercatat, secara tidak langsung kita sudah memberitahu bahkan beliau-beliau juga hadir saat peresmian," kata Rizal di Sekretariat Pramuka Lumajang, Rabu (4/9/2024).

Selain itu, Rizal mengaku sudah melaporkan hasil pengelolaan dana bantuan yang dikelola Pramuka Lumajang kepada Ketua Kwarcab Pramuka Lumajang.

Sebagai informasi, Ketua Kwarcab Pramuka Lumajang yakni Indah Amperawati yang saat bencana erupsi Gunung Semeru juga menjabat sebagai Wakil Bupati Lumajang.

"Karena kami dibawahnya Kwarcab jadi tanggung jawab kami melaporkannya ke Ka Kwarcab," lanjutnya.

Rizal menjelaskan, pihaknya saat itu menerima donasi dari Pramuka se-Indonesia sejumlah Rp 1,8 miliar. Dia juga memastikan tidak ada aliran dana lain termasuk dari pemerintah maupun Baznas Lumajang yang saat itu ditunjuk sebagai penerima donasi dari masyarakat.

Kala itu, Pramuka berkomitmen dengan pemerintah akan membangun 50 hunian sementara untuk penyintas erupsi Gunung Semeru dan telah tercantum dalam SK Bupati.

Namun, yang terealisasi hanya 49 hunian. Alasannya, hunian yang tidak terbangun itu lokasinya cukup sulit dijangkau.

Meski begitu, Rizal menyebut, seluruh dana bantuan yang diterima dan dikelola pramuka sudah dikelola dengan baik dan terserap habis.

Baca juga: Terjerat Korupsi, Bupati Nonaktif Labuhanbatu Dituntut 6 Tahun Penjara

"Jadi yang kita terima itu Rp 1,8 miliar, ada 49 hunian yang kita bangun dan gapura di pintu utama, insyaallah semuanya (donasi yang diterima) terserap habis," terangnya.

Lebih lanjut, Rizal menegaskan, pihaknya tidak akan melaporkan Thoriq atas komentar yang telah diberikannya setelah diperiksa Polda Jawa Timur.

Pramuka, kata Rizal, sangat terbuka untuk dimintai keterangan maupun bukti pengelolaan dana bantuan erupsi Gunung Semeru.

"Tidak ada langkah hukum atau kita melaporkan, kami hanya ingin memberikan klarifikasi, kami juga terbuka kepada siapapun yang ingin mengetahui secara rinci pengelolaan dana yang kami terima bisa kami sajikan secara terbuka," pungkasnya.