Buruh Demo Omnibus Law di Surabaya, Blokade Jalan di Depan Grahadi

SURABAYA, KOMPAS.com - Ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (1/10/2023). Massa yang berusaha memblokir jalan sempat bersitegang dengan pengguna jalan.

Pantauan di lokasi, ratusan buruh tampak mulai tiba di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, sejak pukul 12.00 WIB. Mereka datang menggunakan kendaraan komando, mobil, dan sepeda motor.

Selain itu, beberapa massa demostran tampak berjalan dengan perlahan, dengan membentangkan spanduk 'Mencabut Omnibus Law'.

Baca juga: IDI NTB dan Organisasi Kesehatan Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

Hal itu membuat kemacetan lalu lintas di sekitar Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Tunjungan. Sejumlah mobil dan sepeda motor akhirnya menumpuk untuk melintas di jalan utama tersebut.

"Pengendara lainya gantian, kami mau lewat dulu. Kami akan aksi tolak Omnibus Law di depan Grahadi," kata salah satu orator di mobil komando.

Baca juga: Buruh Padati Kawasan Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

Kemudian, massa buruh memarkirkan sejumlah sepeda motornya untuk memblokade akses. Akhirnya, beberapa di antara peserta aksi sempat bersitegang dengan pengguna mobil.

Namun, salah seorang anggota polisi yang bertugas di lokasi langsung mengalihkan arus lalu lintas ke Jalan Taman Apsari. Hal tersebut untuk mengurai kepadatan yang sudah mengular.

Sementara itu, koordinator massa aksi, Nurudin Hidayat mengatakan, demonstrasi tersebut bertujuan agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan buruh terhadap uji formil UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

"Ada ancaman degradasi kesejahteraan buruh, khususnya terkait upah, pesangon, hubungan kerja, tenaga alih daya," kata Nurudin ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi.

Oleh karena itu, Nurudin berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membantu menyampaikan aspirasinya ke MK agar UU Cipta Kerja urung disahkan.

"Pasca-adanya UU Ciptaker ini penetapan upah pakai rumus, formula, parameternya dari data BPS (Badan Pusat Statistik). Kami hitung kenaikan upah 2024, hanya sebesar Rp 30.000," tutupnya.