Sindir Jabar Belum Bentuk KDEKS, Wapres: Masih Sibuk Capres Cawapres

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyindir Provinisi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil karena belum membentuk Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDEKS).

Menurut Wapres, di Pulau Jawa, semua provinsi sudah membentuk KDEKS, kecuali Jawa Barat.

"Di pulau Jawa semua provinsi sudah membentuk KDEKS, kecuali Provinsi Jawa Barat, karena masih sibuk Capres Cawapres," katanya dalam acara Peresmian Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Bersyukur Wapres Mau Berkunjung, Jalan yang 2 Tahun Rusak Langsung Diperbaiki

Sampai hari ini, menurut Ma'ruf Amin, sudah ada 22 KDEKS yang sudah terbentuk di Indonesia. Jumlah itu disebut akan terus bertambah.

Dia berharap KDEKS yang sudah terbentuk terus bekerja menggerakan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Awal pekan lalu, Ma'ruf Amin mengukuhkan lima pengurus KDEKS di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Lima daerah tersebut yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kepulauan Bangka Beiltung, dan Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Kunjungi Surabaya dan Bangkalan, Ini Agendanya

Bila di tingkat pusat KNEKS dipimpin langsung presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri, maka KDEKS dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur.

"Saya minta di daerah, semua kelembagaan di daerah dikoordinasikan untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah. Itu kolaborasi semua jadi penting," ujarnya.

Ma'ruf meyakini, KDEKS yang kini sudah tersebar di 22 dari 38 provinsi se-Indonesia bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah.

"Saya optimistis sektor-sektor unggulan di daerah akan semakin tergali dan berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi wilayah, serta pada gilirannya sanggup menyangga ketahanan ekonomi nasional," jelas dia.

Ma'ruf juga mengeklaim ekonomi dan keuangan syariah berkembang baik di tingkat nasional, ditandai dengan peningkatan kinerja sektor pariwisata ramah muslim, makanan dan minuman halal, serta rantai pasok halal. 

KDEKS harus mencermati dan mengenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing daerah, serta mengakselerasikan dengan program strategis pada tingkat pusat.