Pupuk Palsu Beredar di Situbondo, Harganya Rp 500.000

SITUBONDO, KOMPAS.com - Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo menemukan peredaran pupuk palsu atau abal-abal yang dijual oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi. Pupuk tersebut dinyatakan tidak bermutu setelah dilakukan uji laboratorium.

"Pupuk tersebut tidak memunuhi unsur nutrisi tanaman," kata Muhammad Zaini, Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo kepada Kompas.com Minggu (11/6/2023).

Menurutnya, pupuk palsu tersebut dibungkus dengan keterangan yang diproduksi oleh PT Nividia Pratama. Diberi nama merek Avatara dengan kandungan nitrogen 16 persen, fosfat 16 persen, dan kalium oksida 16 persen.

"Hasil kandungan pupuk tersebut tidak sesuai hasil laboratorium," katanya.

Baca juga: Indonesia Terancam Kekeringan, Babel Siapkan Pupuk dan Kolam Bekas Tambang

Dalam hasil penelitian di Laboratorium Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang yang keluar pada 7 Juni 2023 menyatakan nutrisi tanaman yakni nitrogen 0,10 persen, fosfat 0,01 persen, kalium oksida 0,01 persen.

Dia juga menyatakan bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya pelaporan dari warga atas adanya penjualan pupuk nonsubsidi yang disebar di Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur pada Maret 2023.

"Kasian para petani yang membeli karena pasti rugi, secara normal kandungan nutrisi pupuk nitrogen 16 persen, fosfat 16 persen, dan kalium oksida 16 persen," katanya.

Zaini juga mengimbau kepada semua para petani untuk tidak membeli pupuk yang tidak jelas. Hal tersebut karena Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo telah menetapkan distributor di setiap daerah untuk mengirim ke kios-kios penjual pupuk.

"Mereka yang menjual (pupuk abal-abal) itu datang secara tiba-tiba dan menjual. Harga juga mahal Rp 500.000," katanya.

Para warga yang tidak paham pupuk tersebut subsidi atau bukan, disuruh untuk membeli pupuk abal-abal tersebut. Bagi yang tidak memiliki uang diberikan utang dan bisa dibayar di kemudian hari.

"Bagi petani yang merasa dirugikan bisa melapor ke aparat hukum," pungkasnya.