Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkab Pamekasan Diganjar Kartu Kuning soal Pelayanan Publik, Ini Kata Wabup Fattah

Kompas.com - 06/07/2022, 15:13 WIB
Taufiqurrahman,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia mengganjar Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan kartu kuning pelayanan publik. Pasalnya, tiga jenis pelayanan publik belum bisa melayani masyarakat dengan baik.

Pertama, Pemkab Pamekasan belum sepenuhnya memberikan pelayanan berbasis elektronik. Kedua, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menyediakan ruang indeks kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan.

Baca juga: 5.000 Ternak di Pamekasan Terjangkit PMK, Peternak: Banyak Sapi Warga yang Tidak Didata

 

Ketiga, kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat tidak layak sebagai OPD yang berfungi mengamankan kebijakan pemerintah daerah.

"Tahun ini kami masuk zona kuning pelayanan publik dari Ombudsman. Padahal sebelumnya kami selalu zona hijau," kata Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin di Kantor Bupati Pamekasan, Rabu (6/7/2022).

Untuk membenahi ketimpangan pelayanan tersebut, Fattah sudah mengumpulkan OPD dan melakukan evaluasi.

Fattah menambahkan, pelayanan berbasis teknologi baru dijalankan di Puskesmas Teja, Kecamatan Kota Pamekasan. Sementara, dinas dan instansi lain belum diterapkan, termasuk pelayanan perizinan satu pintu.

Bahkan, beberapa OPD membuka layanan perizinan sendiri-sendiri.

"Di Puskesmas Teja mulai dari pendaftaran, antrean dan pelayanan serta pelayanan lainnya sudah online. Ombudsman memberikan apresiasi," ungkapnya.

Untuk pembangunan kantor Satpol PP, Fattah masih meninjau kembali prioritas pembangunan periode 2023. Sebab, Pamekasan sudah menentukan skala prioritas pembangunan kantor.

Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan Qomarul Wahyudi mengaku, Pamekasan layak jika berada di zona kuning pelayanan publik, terutama pelayanan yang berbasis online.

Sebab banyak aplikasi yang dibuat oleh Pemkab Pamekasan tidak jelas pemanfaatannya. Seperti aplikasi Pamekasan Smart, aplikasi e-lorong yang menampung keluhan tentang jalan rusak.

"Wajar kalau Ombudsman memberikan apresiasi zona kuning untuk Pamekasan. Secepatnya bupati dan seluruh OPD berbenah," terang Wahyudi.

Baca juga: Warga Kecewa, Air PDAM di Pamekasan Keruh dan Bercampur Lumpur

Terkait kantor Satpol PP yang dinilai tak layak, Wahyudi menambahkan, ada banyak instansi di Pemkab Pamekasan yang belum memiliki kantor.

"Banyak kantor-kantor yang tidak layak di Pamekasan, bukan hanya Satpol PP," ungkap politisi Partai Bulan Bintang Pamekasan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Surabaya
Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Surabaya
Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Surabaya
Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Surabaya
Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus 'Ferienjob'

Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus "Ferienjob"

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Surabaya
Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Surabaya
Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Surabaya
Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Surabaya
Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Surabaya
Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Surabaya
Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Surabaya
Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Surabaya
Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH Pastikan Daging Aman Dikonsumsi

Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH Pastikan Daging Aman Dikonsumsi

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com