Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi RUU Penyiaran, Akademisi Unmuh Jember: Jurnalisme Investigasi Harus Dijamin Kebebasannya

Kompas.com - 15/05/2024, 17:30 WIB
Bagus Supriadi,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

JEMBER, KOMPAS.com - Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Suyono mengkritisi soal Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut salah satu pasal krusial adalah Pasal 50 B Ayat (2) RUU Penyiaran yang dianggap bertentangan dengan semangat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca juga: Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

Ada risiko larangan untuk menyiarkan konten eksklusif jurnalisme investigasi. Padahal menurutnya, jurnalisme investigasi harus mendapatkan jaminan kebebasannya.

"Terlepas dari perdebatan bentuk medianya, yang jelas jurnalisme investigasi merupakan produk pers, yang harus dijamin kebebasannya," ungkap Suyono dalam keterangan tertulis, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Dia menilai pasal tersebut tampak seperti sebuah reaksi “penguasa” untuk membatasi aktivitas jurnalisme yang dikembangkan para jurnalis media, melalui siaran podcast dengan memanfaatkan media baru (new media), melalui platform media sosial.

Pelibatan pihak lain

Suyono berpendapat DPR RI seharusnya merupakan representasi kedaulatan rakyat yang menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakili.

"Tapi pada praktiknya, DPR RI selama ini lebih banyak menyuarakan kepentingan “pemerintah” untuk melindungi kekuasaan atau keberlangsungan penguasa dan kepentingan kelompok elit lainnya," kata Suyono.

Menurut dia, hal itu tercermin dari sikap dan tindakan DPR RI, yang tampak selalu reaktif menyikapi setiap perkembangan.

Baca juga: Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Terutama perkembangan media yang bertransformasi dengan cepat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sikap anggota dewan seperti ini, kata dia, tentu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyebutkan bahwa penyusunan sebuah regulasi baru harus melibatkan partisipasi publik.

Sementara, sejumlah pakar media, dan lembaga media, termasuk Dewan Pers, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan draf revisi RUU Penyiaran, baik dalam proses dengar pendapat, maupun proses pembahasan lainnya.

Dia menilai draf revisi RUU Penyiaran, tidak merujuk UU Nomor 40/1999 tentang Pers dan juga Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sebagai konsideran dalam pembahasan RUU Penyiaran tersebut.

"Wajar kalau draf RUU Penyiaran  yang tengah dibahas Badan Legislatif DPR RI, sempat menimbulkan kontroversi, karena ada beberapa pasal yang dinilai kalangan media, berpotensi memberangus kebebasan pers, dan tentunya bertentangan dengan semangat yang tercermin dalam UUD 1945," terang dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pilkada Surabaya, Petahana Eri-Armuji Galang Dukungan 6 Parpol

Pilkada Surabaya, Petahana Eri-Armuji Galang Dukungan 6 Parpol

Surabaya
Perkosa Anak Pemilik Kos di Lamongan, Pemuda Asal Pamekasan Ditangkap

Perkosa Anak Pemilik Kos di Lamongan, Pemuda Asal Pamekasan Ditangkap

Surabaya
Baliho Kaesang Muncul di Surabaya Jelang Pilkada, PSI: Bentuk Antusiasme Warga

Baliho Kaesang Muncul di Surabaya Jelang Pilkada, PSI: Bentuk Antusiasme Warga

Surabaya
Kades Taji Didatangi BRIN Usai Rancang Alat Pembakaran Sampah yang Diklaim Tanpa Residu

Kades Taji Didatangi BRIN Usai Rancang Alat Pembakaran Sampah yang Diklaim Tanpa Residu

Surabaya
Menabung Kopi, Cara Petani di Gucialit Lumajang Tingkatkan Perekonomian

Menabung Kopi, Cara Petani di Gucialit Lumajang Tingkatkan Perekonomian

Surabaya
Lima Perangkat Desa di Ponorogo Jadi Tersangka Pungli PTSL

Lima Perangkat Desa di Ponorogo Jadi Tersangka Pungli PTSL

Surabaya
Gempa M 4,1 Kembali Guncang Pulau Bawean

Gempa M 4,1 Kembali Guncang Pulau Bawean

Surabaya
Polisi Tangkap Pria yang Pamer Alat Kelamin di Pinggir Jalan Surabaya

Polisi Tangkap Pria yang Pamer Alat Kelamin di Pinggir Jalan Surabaya

Surabaya
Kapolres Probolinggo Tengok Bayi 8 Bulan yang Dianiaya Ayahnya

Kapolres Probolinggo Tengok Bayi 8 Bulan yang Dianiaya Ayahnya

Surabaya
KPU Kota Malang Ingatkan 45 Calon Anggota Legislatif Terpilih Laporkan Harta Kekayaannya

KPU Kota Malang Ingatkan 45 Calon Anggota Legislatif Terpilih Laporkan Harta Kekayaannya

Surabaya
Mengungkap Fakta Pengeroyokan Siswa MTs di Situbondo, Pelaku Hina Ibu Korban di WhatsApp

Mengungkap Fakta Pengeroyokan Siswa MTs di Situbondo, Pelaku Hina Ibu Korban di WhatsApp

Surabaya
Sempat Teriak Maling, Ibu di Jember Meninggal Usai Pergoki Pencuri Gasak Tasnya

Sempat Teriak Maling, Ibu di Jember Meninggal Usai Pergoki Pencuri Gasak Tasnya

Surabaya
Cerita Pemilik Restoran di Surabaya Mengaku Dianiaya Saudara karena Warisan

Cerita Pemilik Restoran di Surabaya Mengaku Dianiaya Saudara karena Warisan

Surabaya
Guru ASN Daftar Bacabup ke PPP, Alasannya Prihatin Kemiskinan di Sumenep

Guru ASN Daftar Bacabup ke PPP, Alasannya Prihatin Kemiskinan di Sumenep

Surabaya
Warga di Sumenep Keluhkan Harga Bawang Merah yang Meroket, Terpaksa Kurangi Pembelian

Warga di Sumenep Keluhkan Harga Bawang Merah yang Meroket, Terpaksa Kurangi Pembelian

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com