Temui Anak Putus Sekolah di Banyuwangi, Bupati Ipuk Minta Guru Proaktif Hadapi Siswa

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas meminta guru dan kepala sekolah lebih proaktif menghadapi siswa. Pernyataan itu disampaikan Ipuk menyusul tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Ipuk, kasus anak putus sekolah tak melulu karena masalah biaya. Tak jarang, faktor keluarga dan lingkungan memengaruhi psikologis anak sehingga menjadi rentan bahkan putus sekolah.

Baca juga: Razia Knalpot Brong di Banyuwangi, Polisi Sita 79 Sepeda Motor

Saat berkunjung ke Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Ipuk mendatangi GRP, siswa SMP yang rentan putus sekolah. Setelah diperiksa, GRP tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan.

Setiap hari, sang ibu sibuk bekerja sebagai pembuat kue. Sudah tiga bulan, GRP tak masuk sekolah. Saat ditanya, anak itu menjawab dengan alasan mengantuk dan malas.

"Masak tidak kasihan sama ibumu. Sekolahnya juga dekat dari rumah. Ibumu sudah kerja keras membanting tulang untuk kebutuhan," kata Ipuk, yang membuat ibunda GRP meneteskan air mata, Selasa (4/4/2023).

Menurut Ipuk, GRP merupakan anak rentan putus sekolah karena faktor lingkungan. Padahal, GRP masuk ke sekolah favorit dan gratis.

"Di Banyuwangi juga ada banyak program untuk pendidikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah," ungkap Ipuk.

Ipuk juga mendatangi rumah keluarga MA, di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan. Anak berusia 16 tahun itu putus sekolah saat kelas tujuh SMP.

Di rumah berukuran 3x6 itu, MA tinggal bersama paman dan bibinya di rumah berdinding triplek.

Kedua orangtua kandung MA telah bercerai, dan memiliki kehidupan sendiri. Selain paman dan bibi, MA tinggal bersama dua adik sepupunya di rumah itu.

Ipuk datang bersama Camat Genteng Satrio, Kepala Desa Genteng Wetan M Syukri, dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Banyuwangi Alfian.

"Kenapa tidak sekolah? Sekolahnya kan gratis. Ayo cerita kalau ada masalah, biar bisa dibantu," kata Ipuk, Selasa (4/4/2023).

"Karena biaya Bu. Sekolahnya juga jauh, saya mau sekolah lagi," jawab MA menanggapi pertanyaan Ipuk.

MA memiliki adik kandung, SA (11), yang tinggal bersama neneknya tak jauh dari rumah itu. SA yang menginjak bangku kelas lima sekolah dasar (SD) juga putus sekolah sejak enam bulan lalu.

Mendengar cerita mereka, Ipuk meminta camat, kepala desa, dan dinas pendidikan, untuk melakukan pendampingan dan memastikan mereka kembali sekolah.

MA akan dimasukkan ke Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar cepat lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Kita juga beri sepeda untuk berangkat sekolah. Dikasih juga bantuan uang saku," ungkap Ipuk.

Ipuk juga meminta keluarga tersebut mendapat bantuan dari program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan peningkatan ekonomi lainnya.

Ipuk menjelaskan, Pemkab Banyuwangi menggelontorkan anggaran pendidikan cukup besar. Antara lain program-program bantuan pendidikan serta Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah).

Beasiswa dan beragam bantuan pendidikan juga terus dikucurkan, mulai dari beasiswa kuliah, uang saku dan bantuan transportasi tiap hari untuk pelajar, dan bantuan biaya hidup untuk pelajar rentan putus sekolah.

Untuk program uang saku, pelajar SD mendapatkan Rp 10.000 per hari, SMP Rp 15.000 per hari, dan SMA Rp 20.000 per hari.

Demikian pula bantuan uang transportasi, para pelajar SD mendapatkan Rp 10.000 per hari, SMP Rp 15.000 per hari, dan SMA Rp 20.000 per hari.

Baca juga: Hendak Bawa Barang Curian ke Jember, Spesialis Pencuri Motor Ditangkap di Banyuwangi

“Untuk 2023, pemkab menganggarkan hibah pendidikan sebesar Rp. 13 miliar lebih,” jelas Ipuk.

Adapun rincian penggunaannya antara lain, untuk beasiswa insidental sebesar Rp 972 juta, beasiswa bidik misi Rp 4,43 miliar, Garda Ampuh Rp 2,34 miliar, biaya hidup Rp  2,016 miliar, uang saku Rp 2,38 miliar, serta uang transportasi Rp 771 juta.