SURABAYA, KOMPAS.com - Kasus dugaan kekerasan terhadap anak terjadi di Shelter Anak Gayungan atau Rumah Aman Anak yang dikelola UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemkot Surabaya.
Korban kekerasan yang dititipkan di Shelter Anak Gayungan tersebut merupakan anak berhadapan hukum (ABH) karena masalah pencurian berinisial R (17).
Ketua Surabaya Children Crisis (SCCC) yang juga pendamping korban, Sulkhan Alif mengatakan, dugaan kekerasan di Shelter Anak Gayungan itu dilakukan petugas jaga berinisial BG, Selasa (28/2/2023), pukul 10.00 WIB.
Ada beberapa tindakan kekerasan yang diduga dilakukan BG terhadap R. BG diduga memukul atau menampar pipi korban.
BG juga diduga memberikan balsem di bagian mata korban dan menyuruh remaja itu merayap. Korban mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan tersebut.
"Pengakuan anak (korban) ini, dia dipukul bagian mata kirinya hingga ada luka di bawah mata dan sempat mata kanannya dibalsem dengan alasan ruqyah, selain itu korban disuruh untuk merayap hingga tangannya luka," kata Alif di Surabaya, Jumat (3/2/2023).
Kekerasan itu diduga terjadi karena korban menolak saat pelaku berinisial BG menawarkan untuk menghisap sebatang rokok.
Korban menolak karena aturan di Shelter Gayungan tidak mengizinkan anak-anak merokok.
Akibat tindak kekerasan tersebut, korban bersama SCCC melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Laporan iti disebut telah diterima Polrestabes Surabaya dengan nomor LP/B/238/III/2023/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur.
"Kami meminta agar dilakukan investigasi terkait terjadinya kasus kekerasan anak-anak di lingkungan yang seharusnya menjamin hak-hak anak," kata Alif.
"Insiden ini mencederai Kota Surabaya sebagai kota ramah anak," imbuh dia.
Terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengambil sikap tegas dengan memecat oknum penjaga shelter berinisial BG tersebut.
Eri menjelaskan, Inspektorat telah memanggil oknum yang terlibat dalam kejadian tersebut.
"Jadi soal oknum petugas shelter itu kemarin sudah dilakukan pemeriksaan, dan diberikan sanksi yang berat. Kebetulan, itu petugas shelter yang bukan dari pegawai negeri, sehingga kita sanksi, kita pecat, dan kita keluarkan sebagai petugas shelter," kata Eri.
Ia menginginkan agar oknum petugas shelter yang terlibat itu dihukum sesuai aturan yang berlaku.
"Sanksi beratnya kita keluarkan. Namun hukum harus tetap berjalan, pemecatannya mulai dari kemarin, satu orang diperiksa," ujar Eri.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.