Tim Hukum Optimistis Mantan Wali Kota Blitar Lepas dari Status Tersangka

BLITAR, KOMPAS.com – Tim penasihat hukum mantan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar optimistis kliennya bakal terbebas dari status tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota.

Pihak Pengadilan Negeri Blitar menjadwalkan sidang pertama gugatan praperadilan yang diajukan Samanhudi dua pekan lagi, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Alasan Samanhudi Ajukan Praperadilan Perkara Perampokan Rumdin Wali Kota Blitar

“Kita sudah mendapatkan jadwal untuk sidang pertama, Selasa, 14 Februari. Itu info yang kami dapatkan dari Pengadilan Negeri Blitar,” ujar juru bicara tim penasehat hukum, Hendi Priyono, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Dinilai menyalahi prosedur

Menurut Hendi, pada persidangan nanti, pihaknya akan melihat apakah pihak penyidik Polda Jatim memiliki dasar prosedur dalam menetapkan Samanhudi sebagai tersangka kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang terjadi pada 12 Desember 2022 lalu.

Hendi mengatakan, gugatan praperadilan ini diajukan setelah terjadi perbedaan pendapat antara tim penasihat hukum Samanhudi dengan penyidik Polda Jatim.

Baca juga: Buru 2 Pelaku Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Polisi Bongkar Peran Samanhudi

Bagi pihak Samanhudi, ujarnya, penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jatim telah melanggar prosedur hukum.

Hendi mengatakan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan seorang calon tersangka harus disertai dengan pemeriksaan calon tersangka lebih dulu.

“Sementara seperti kita tahu, klien kami ditangkap dalam status sebagai tersangka. Tidak didahului dengan pemeriksaan klien kami sebagai saksi atau pun calon tersangka,” ujarnya.

Baca juga: Mantan Wali Kota Blitar Ajukan Praperadilan dalam Kasus Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Santoso

Bukan hanya tidak diperiksa lebih dulu, pihaknya menduga Polda Jatim tidak memiliki cukup alat bukti sebagai salah satu syarat penetapan tersangka terhadap seseorang.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ujarnya, penetapan tersangka harus didukung oleh minimal 2 alat bukti.