Kades Ultimatum Parpol, Suara Bakal Nol di Pemilu 2024 jika Berani Tolak Perpanjangan Jabatan 9 Tahun

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Kepala desa se-Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengeluarkan ultimatum kepada partai politik yang menolak perpanjangan jabatan kades menjadi sembilan tahun.

Seperti diketahui, keinginan untuk memperpanjang jabatan tersebut sudah disampaikan saat demonstrasi para kades di gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/1/2023).

Baca juga: Soal Desakan Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Akademisi UB: Terlalu Lama dan Bahaya

Ketua Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Kabupaten Pamekasan, Farid Afandi menjelaskan, revisi Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 mutlak harus dilakukan.

Baca juga: Kades di Lebak Tolak Masa Jabatan 9 Tahun: Kami Makin Dihujat, Dianggap Serakah

Item perubahan yang krusial di pasal 39 ayat 1 di mana jabatan kades hanya enam tahun. 

"Kami masih menunggu apakah di tahun 2023 ini revisi Undang-Undang Desa masuk program legislasi atau tidak. Maka kami warning parpol yang tidak memperjuangkan aspirasi ini, Pemilu 2024 suaranya bisa nol di desa," ujar Farid saat dihubungi, Sabtu (21/1/2023). 

Pria yang juga Kades Tentenan Timur, Kecamatan Larangan, Pamekasan, ini mengeklaim, sudah ada lima parpol yang menyatakan dukungan atas aspirasi kades se-Indonesia. 

"Sesuai dengan komitmen kami yakni revisi undang-undang sekarang juga. Sembilan tahun harga mati dan partai yang tidak mendukung habisi," ujar dia. 

Menurut Farid, aspirasi perpanjangan jabatan bukan semata-mata soal perpanjangan waktu, tetapi secara esensial untuk memberikan pelayanan kepada  masyarakat lebih baik dan pembangunan desa bisa berjalan lebih maksimal.

"Membangun desa butuh cara tersendiri, tidak seperti membangun kecamatan dan kabupaten. Di desa lebih rentan konflik kepentingan dan membutuhkan waktu khusus menyelesaikan konflik," terang Farid. 

Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun Berbahaya

Sementara, akademisi dari Universitas Brawijaya (UB) yang juga pengamat pemerintah daerah, Khairul Muluk merasa aneh dengan desakan merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait perpanjangan masa jabatan kades yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun.