Wali Kota Surabaya Ancam Copot dan Polisikan Ketua RT/RW Terlibat Pungli

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengancam akan mencopot ketua rukun tetangga, rukun warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang menarik atau menerima uang dalam pelayanan publik.

Eri mengingatkan, para ketua RT/RW dan LPMK agar bekerja sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembinaan RT, RW, dan LPMK.

"Bila tidak bekerja sesuai dengan aturan dalam perwali itu maka ketua RT/RW dan LPMK bisa dicopot dari jabatannya," kata Eri, dikutip dari Antara, Kamis (19/1/2023).

Eri mewanti-wanti ketua RT/RW dan LPMK untuk tidak terlibat pungutan liar (pungli) saat ada warga yang membutuhkan pelayanan, misalnya mengurus pembuatan akta kelahiran. Eri meminta mereka agar bekerja sesuai kontrak kinerja pelayanan publik, sepeti halnya aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Surabaya Hari Ini 19 Januari 2022 : Pagi Cerah Berawan, Sore Hujan Ringan

"Misal, ada warga mengurus akta kelahiran, lalu diminta duit, yo dicopot. Apakah mau ketika melakukan pungli, kemudian diperiksa kepolisian dan kejaksaan?" ujarnya

Eri menambahkan apabila terjadi pungli atau menyulitkan ketika mengurus administrasi kependudukan. warga bisa melaporkan hal tersebut. Ia juga akan melaporkan mereka yang terlibat pungli ke polisi atau kejaksaan.

"Boleh isi kas, tapi seikhlasnya, jangan seikhlasnya tapi minimal Rp 400.000, ya salah. Kalau terjadi pungli, saya bakal laporkan ke kepolisian dan kejaksaan," katanya.

Untuk itu, Eri mengaku segera mengumpulkan seluruh ketua RT/RW dan LPMK se-Surabaya yang baru untuk memberikan pengarahan terkait aturan yang wajib dipenuhi selama menjabat.

Selain itu juga diberikan pengarahan mengenai berbagai aplikasi layanan masyarakat yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya, mulai aplikasi Sayang Warga, Warga Ku, hingga jumlah stunting di masing-masing wilayah.

Baca juga: 18.818 Warga Surabaya Akan Dapat Jatah Makan Gratis Setiap Hari

"Nanti saya tunjukkan aplikasinya, jadi setiap RT/RW bisa melihat, warganya yang dapat bantuan kemiskinan berapa, yang stunting siapa, yang putus sekolah siapa. Itu bisa dilihat," katanya.

Melalui aplikasi tersebut, Eri berharap seluruh ketua RT/RW dan LPMK mau turun dan mengetahui secara langsung warganya yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

"Jangan sampai sebagai ketua RT/RW dan LPMK bekerja bukan untuk kepentingan umat. Kemarin pemilihan RT/RW dan LPMK kan sempat gegeran, makanya nanti saya kumpulkan, jangan pernah ada kepentingan lain, selain untuk umat," kata Eri.