Wali Kota Surabaya: Kalau Ada Kepala Dinas yang Suka Beli Produk Impor, Langsung Saya Copot!

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengancam akan mencopot kepala dinas yang suka membeli barang-barang impor dibandingkan barang produksi dalam negeri.

Sebab, dia telah memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk-produk dalam negeri.

"Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).

"Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," tandas dia.

Baca juga: Wali Kota Surabaya Marah dan Banting Berkas Rekam Medis di RSUD Dr Soewandhie: Wargaku Kalian Suruh Nunggu Lama

Angka terbesar APBD untuk sektor PDN

 Dibandingkan semua kota di Indonesia, Surabaya mencatatkan angka terbesar dalam hal belanja APBD Kota untuk sektor Usaha, Mikro, dan Kecil (UMK) dan Produk Dalam Negeri (PDN).

Belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 mencapai Rp 1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN mencapai Rp 1,7 triliun.

Data tersebut diungkap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Wali Kota Surabaya soal Perubahan Antrean Puskesmas: Dulu Saya Sampai Bilang, Pasien Bawa Karpet dan Rantang, Kemah di Sini Saja

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, belanja APBD di sektor UMK dan PDN adalah upaya Pemkot Surabaya untuk membangkitkan ekonomi rakyat.

"Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya," kata Eri Cahyadi.

Baca juga: Daftar Alamat dan Nomor Telepon Rumah Sakit di Kota Surabaya

Sesuai arahan Jokowi

Menurut Eri, optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat dan untuk menstimulasi ekonomi rakyat.

"Karena ini semua kan uang dari rakyat," imbuh Eri.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Surabaya Hari Ini 30 November 2022 : Pagi hingga Sore Hujan

Eri lantas membeberkan sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD.

Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.

"Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi," ujar Eri.