Terdaftar sebagai Penerima Bansos tetapi Tak Dapat Undangan, Warga Sumenep Geruduk Kantor Pos

SUMENEP, KOMPAS.com - Sejumlah warga Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendatangi Kantor Pos Prenduan menanyakan undangan pencairan bantuan sosial (bansos). Padahal, nama meraka terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dalam laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

"Banyak warga yang terdaftar (di halaman kemensos) sebagai penerima (bansos), tapi tidak mendapat undangan, itu yang memancing kemarahan warga desa," kata Faizi Umar, salah seorang warga Desa Jaddung kepada Kompas.com, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Terdaftar sebagai Penerima Bansos tapi Tak Terima Undangan Pencairan, Warga Sumenep: Kami Hanya Rakyat Kecil

Faizi menjelaskan, awalnya sejumlah warga yang menerima undangan mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos miliknya sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun, tak lama berselang, banyak warga yang juga penerima bantuan tetapi tak dapat undangan mulai mendatangi Kantor Pos Prenduan.

Mereka menanyakan undangan yang tak diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal, lanjut Faizi, nama mereka termasuk dirinya terdaftar sebagai penerima di halaman bansos di halaman https://cekbansos.kemensos.go.id/.

"Beberapa warga penerima PKH (program keluarga harapan) mengecek di halaman kemensos, ada nama mereka. Tapi tidak mendapat undangan, itu yang kemudian diprotes ke kantor pos," kata dia.

Selain Faizi, penerima bantuan lainnya yang juga memprotes yang sama yakni Laily (35). Menurutnya, usai warga mendatangi kantor pos, nama mereka semuanya ada sebagai penerima.

"Setelah didatangi ke kantor pos, nama-nama warga itu ternyata ada. Terus ke mana arah dari undangan (penerima bantuan) itu (disebar)?," tanya dia.

Usai aksi protes itu, seluruh warga yang terdaftar sebagai KPM akhirnya menerima bansos berdasarkan ketentuan yang berlaku. Para warga, lanjut Laily, diminta membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Ia pun berharap, aparat desa hingga intansi terkait lebih peduli terhadap hak-hak masyarakat yang semestinya diterima dengan baik. Bansos yang semestinya menjadi hak mereka diharapkan dapat diterima secara optimal.