Di Blitar, Sekjen PDI-P Kembali Dorong Pemerintah Sampaikan Maaf kepada Soekarno

BLITAR, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan kembali mendorong Pemerintah untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Presiden Soekarno.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kritiyanto mengatakan, permintaan maaf Pemerintah harus disampaikan atas perlakuan yang tidak pantas oleh Pemerintah Orde Baru terhadap Sang Proklamator.

"Nah, ini tentu saja yang disampaikan sebagai suara kebenaran (permintaan maaf) itu juga sebaiknya direspons oleh Pemerintah," kata Hasto di sela ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Anggota DPR Tak Sepakat Permintaan PDI-P agar Pemerintah Minta Maaf pada Keluarga Soekarno

Pernyataan Hasto tersebut menjawab pertanyaan wartawan tentang perlu tidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan maaf mewakili negara kepada Presiden Soekarno.

Desakan serupa telah disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca juga: PDI-P Minta Pemerintah Minta Maaf kepada Soekarno dan Keluarga

Menurut Hasto, Presiden Soekarno bukan hanya telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional tapi juga salah satu founding fathers negara Indonesia.

Kepemimpinan dan pemikiran Soekarno, kata dia, tidak hanya disegani di dalam negeri tapi juga di tataran global.

Banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang di era tahun 1960an masih kolonialisme dan imperialisme Barat, menganggap Soekarno sebagai pahlawan termasuk sejumlah negara-negara Islam.

Namun ironisnya, lanjut Hasto, Soekarno mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari rezim pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Pada lanskap politik global, kata Hasto, jatuhnya Soekarno dari kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik global pada era perang dingin.

Setelah Soekarno diturunkan dari kekuasaannya, perlakuan rezim Orde Baru terhadap Soekarno dan keluarganya melebihi batas kepatutan bagi pemimpin yang berjasa besar bagi bangsa dan negara.

"Kita tahu bagaimana perlakuan pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya. Sampai, misalnya, Ibu Megawati untuk sekolah saja tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik," tutur Hasto.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Negara Akui dan Hormati Jasa Soekarno kepada Indonesia

Hasto menunjuk Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai kepala pemerintahan yang telah menunjukkan sikap kenegarawanan yang patut dicontoh setelah menyatakan permintaan maaf kepada keluarga dan korban tragedi politik tahun 1965 yang kemudian lazim disebut dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Orde Baru menyebutnya dengan peristiwa Gerakan 30 September PKI.

"Presiden Gus Dur saja menyampaikan permohonan maaf kepada korban 1965. Nah kita lihat sebagaimana menjadi semboyan Bung Karno dan Ibu Mega, 'satyam eva jayate', pada akhirnya kebenaran sejati itulah yang akan membimbing kita," tuturnya.*