Aremania Tak Puas Proses Hukum Tragedi Kanjuruhan, Ini Kata Bupati Malang

MALANG, KOMPAS.com - Bupati Malang M Sanusi merespons tuntutan masyarakat Malang Raya terkait tragedi Kanjuruhan.

Diketahui, masyarakat Malang terus menggelar unjuk rasa beberapa hari belakangan karena belum puas dengan proses hukum kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.

Dalam aksinya, massa menilai harus ada tersangka baru dalam kasus itu. 

Sanusi mengaku mendukung tuntutan dan apa pun kemauan masyarakat soal tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.  

Baca juga: Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Mengaku Tak Mendapat Keterangan Penyebab Kematian, Begini Tanggapan RSSA

"Kami mendukung," ungkapnya saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Rabu (2/11/2022).

Namun, Sanusi mengatakan, ia dan Pemkab Malang tidak dapat berbuat banyak terkait proses hukum. Sebab hal itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

"Kalau hukumnya terserah APH," tuturnya.

Di sisi lain, Sanusi meyakini setiap masyarakat yang belum puas dengan proses hukum sudah mempunyai penasihat hukum.

"Sementara ini Pemerintah Kabupaten Malang fokus penanganan medis dan psikologis korban tragedi Kanjuruhan," tuturnya.

Bagi korban yang menjalani perawatan medis di RSUD Kanjuruhan, biaya perawatan sepenuhnya akan ditanggung Pemerintah Kabupaten Malang.