SURABAYA, KOMPAS.com - Data kemiskinan ekstrem yang berjumlah 23.523 orang di Kota Surabaya, Jawa Timur, diklaim berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2019.
Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah melakukan verifikasi dan kroscek atau pencocokan 23.523 data kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat tersebut.
Baca juga: 23.532 Warga di Surabaya Masuk Data Kemiskinan Ekstrem, Ini Langkah Intervensi Pemkot
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya tengah melakukan verifikasi sekaligus pencocokan data kemiskinan ekstrem dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Hasil dari kroscek itu selanjutnya akan disampaikan untuk update data ke pemerintah pusat.
"Jadi data setiap rumah yang masuk kategori miskin atau tidak sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, sudah ada pengeluarannya. Jadi yang masuk kategori miskin itu adalah pendapatannya sekitar Rp 600.000, tapi saya naikkan Rp 1,5 juta karena ini Surabaya," kata Eri Cahyadi di Surabaya, Senin (17/10/2022).
Baca juga: Pekan Depan, Pemkot Surabaya Salurkan BLT BBM untuk Pengemudi Ojol
Menurutnya, berdasarkan hasil kroscek 23.523 data kemiskinan ekstrem milik pemerintah pusat, ternyata hal itu berbeda dengan kondisi di lapangan saat ini.
Sebab, data yang berasal dari pemerintah pusat itu berdasarkan tahun 2019.
Namun, Eri tak menyebutkan secara terperinci berapa jumlah kasus kemiskinan ekstrem di Surabaya sesuai data terbaru yang dicocokkan Pemkot Surabaya.
"Ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat juga. Karena data dari pusat ternyata rumahnya apik-apik (bagus), onok fotone (ada fotonya). Kita juga akan mengubah (data) itu," ujar dia.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.