Sebut saja Kerajaan Medang, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Daha-Jenggala, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit.
Pada masa itu, sosok Mpu Sindok menjadi tokoh paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur.
Struktur pemerintahan kerajaan tertata secara hirarkis terdiri dari pemerintah pusat (kraton), watek (daerah) ,dan wanua (desa).
Struktur ini terus bertahan sampai abad ke-13 di masa kekuasaan Kerajaan Singasari.
Baru pada abad ke-13 terjadi perubahan struktur ketatanegaraan di mana mulai dikenal struktur nagara (provinsi).
Seperti yang tercantum dalam Prasasti Mulamalurung dari masa Wisnu Wardhana yang juga bergelar Sminingrat, diketahui bahwa struktur pemerintahan Kerajaan Singasari terdiri dari pusat (kraton), nagara (provinsi), watek (daerah) ,dan wanua (desa).
Struktur ini disempurnakan pada era Kerajaan Majapahit yang memiliki struktur pemerintahan berupa pusat (kraton), nagara (provinsi/bhatara), watek (kabupaten/wiyasa/tumenggung), lurah (kuwu/kademangan), wanua (desa/thani/petinggi), dan kabuyutan (dusun/rama).
Selanjutnya pada masa Kerajaan Mataram, wilayah kembali dibagi secara konsentris terdiri dari kuthagara/nagara (pusat/ kraton), negaragung/ negaraagung (provinsi dalam), mancanegara (provinsi luar), kabupaten, dan desa.
Secara etimologis, sebutan Jawa Timur muncul pada zaman Kerajaan Mataram Islam dengan nama Bang Wetan, dengan wilayah meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (pedalaman Jawa Timur).
Setelah kejadian Geger Pecinan di Kartasura, seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura berakhir jatuh ke tangan penjajah.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.