"Kalau Mau Diganti Kompor Listrik, di Sini Sering Mati Lampu, Nanti Gimana Masaknya"

LUMAJANG, KOMPAS.com - Pemerintah mengeluarkan wacana mengonversi penggunaan gas elpiji menjadi kompor listrik. Namun, masyarakat mengaku bingung dengan wacana itu.

Kebanyakan warga di Lumajang mengeluhkan beban biaya listrik yang harus ditanggung jika wacana itu direalisasikan.

Tak hanya itu, mereka khawatir akan ada perubahan daya listrik rumahan yang sebelumnya 450 VA menjadi lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan daya kompor listrik.

Salah satu ibu rumah tangga di Kecamatan Pasrujambe, Tika, mengatakan, kebijakan konversi elpiji menjadi kompor listrik itu belum bisa diterapkan secara menyeluruh.

Menurut dia, wilayah tempat tinggalnya kerap kali mengalami pemadaman listrik. Ketika pemerintah mengubah penggunaan kompor gas elpiji, dikhawatirkan akan menghambat aktivitas dapur.

"Kalau mau diganti kompor listrik, di sini sering mati lampu, nanti gimana masaknya," kata Tika saat berbincang di rumahnya, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Peringati Hari Tani Nasional, Warga di Lumajang Berebut Gunungan Hasil Bumi dan Olahan Ketan

Salah satu ibu rumah tangga di Kecamatan Kunir, Siska, juga khawatir dengan biaya listrik yang harus ditanggungnya tiap bulan jika kebijakan itu direalisasikan.

Saat ini, Siska yang telah menggunakan listrik dengan daya 450 VA harus membayar tarif sebanyak Rp 50.000 per bulan.

Siska khawatir, ketika kompor listrik diterapkan, akan terjadi perubahan daya listrik yang berujung pada kenaikan tarif listrik.

Informasinya, di beberapa kota yang jadi lokasi uji coba kompor listrik, para penerima program uji coba, daya listriknya akan dinaikkan hingga 3.500 VA.

"Kalau diganti kompor listrik, yang dayanya kecil seperti kita gimana, nanti baru masak udah jeglek (mati listrik karena daya tidak kuat) kapan matangnya, kalau dinaikkan pasti harganya juga jadi lebih mahal," tutur Siska.