Usai Unjuk Rasa, Buruh Beri Waktu 1 Minggu pada Pemprov Jatim untuk Tindak Lanjuti Aspirasi

Kompas.com - 20/09/2022, 09:15 WIB

Muchlis,

Pythag Kurniati

Tim Redaksi

Muchlis

Penulis

Pythag Kurniati

Editor

Lihat Foto

Ribuan buruh dari 38 serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Senin (19/9/2022), sekitar pukul 16.15 WIB.(KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN)

SURABAYA, KOMPAS.com - Buruh di Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) memberikan waktu satu minggu pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menindaklanjuti aspirasi para buruh.

Hal itu dilakukan setelah puluhan ribu buruh turun ke jalanan dan melakukan unjuk rasa pada Senin (19/9/2022).

Buruh mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti.

"Kita akan kasih waktu selama selama 1 minggu ke depan. Jika Gubernur Jawa Timur tetap abai terhadap tuntutan buruh, maka Partai Buruh Jawa Timur bersama aliansi serikat pekerja/serikat buruh serta mahasiswa akan mengkonsolidasikan diri untuk menyiapkan aksi yang lebih besar lagi," kata Juru Bicara Gasper Jatim, Nuruddin Hidayat, Selasa (20/9/2022).

Adapun Gasper Jatim masih merasa kecewa terhadap tanggapan Pemprov mengenai aksi yang dilakukan kemarin.

Mereka menilai Pemprov Jatim, khususnya Gubernur Khofifah menganggap aksi kaum buruh tidak serius.

Massa aksi, kata dia, hanya ditemui oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak.

"Kemarin gubernur tidak menemui perwakilan buruh yang demo, Itu menunjukkan bahwa Gubernur Khofifah tidak aspiratif dan abai terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Selama menjabat tidak pernah sekalipun Gubernur Khofifah menemui perwakilan buruh pada saat aksi demonstrasi," katanya.

Di menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM sangat berdampak terhadap penurunan daya beli buruh dan masyarakat kecil karena inflasi.

Oleh sebab itu, buruh hanya meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi peninjauan ulang terhadap keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM.

"Namun hal tersebut tidak juga dikabulkan oleh Gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Khofifah tidak berpihak terhadap buruh dan rakyat kecil," kata dia.