Pesan Khofifah kepada 300 Kepala Desa di Jatim: Jangan Ada Korupsi di Semua Lini

SURABAYA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 kepala desa di Jawa Timur menghadiri sosialisasi dan bimbingan teknis desa antikorupsi yang diinisiasi KPK di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Kegiatan yang digelar secara offline dan daring itu dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Seluruh elemen masyarakat di Jatim pun diajak memiliki komitmen menjauhi korupsi di semua lini.

Baca juga: Dukung Timnas Indonesia, Wali Kota Surabaya Ajak Warga Penuhi Stadion GBT

Terlebih di Jawa Timur telah ada satu desa yang menjadi percontohan desa antikorupsi. Desa percontohan yang dimaksud adalah Desa Sukojati di Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.

Desa ini menjadi satu dari 10 percontohan di Indonesia. Program itu diinisiasi oleh KPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penekanan khusus kepada kepala desa yang mengikuti program ini agar menyerap materi bimtek itu, khususnya manajemen pengelolaan desa.

Sehingga, desa bebas korupsi dan mempercepat kemajuan masyarakat desa di Jatim.

"Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur," tegas Khofifah di Surabaya, Rabu.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengingatkan bahwa pembangunan desa amat penting dalam pembangunan daerah.

Bahkan, para pemimpin bangsa yakni Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur, dan Presiden Joko Widodo, memesankan hal yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa.

"Pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan pondasi dasar kemajuan bangsa. Bahwa pondasi kemajuan bangsa dimulai dari desa," ujar Khofifah.

Apalagi, mantan Menteri Sosial RI tersebut menjelaskan, kekuatan dana desa di Jawa Timur begitu besar.

Dana desa untuk 7.724 desa di Jatim dari 2015-2022 totalnya mencapai Rp 50,319 triliun.

"Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya, peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan sumber daya manusia di desa," ujar Khofifah.

Apalagi, lanjut Khofifah, Jawa Timur memiliki jumlah desa mandiri tertinggi secara nasional yakni berjumlah 1.490 desa atau sebanyak 23,88 persen.

"Maka perlu pengawasan yang memang melibatkan masyarakat, ini akan termotivasi dari terbentuknya percontohan desa antikorupsi," imbuh dia.

Khofifah mengatakan, dana desa telah memberikan bukti penguatan bagi masyatakat. Salah satu yang berhasil seperti dilakukan Desa Sekapuk Gresik dengan mengembangkan Wisata Alam Setigi (Selo Tirto Giri).

Masing-masing rukun tetangga (RT) di desa tersebut memiliki warung di kawasan wisata tersebut. Sehingga dapat memiliki pendapatan yang bisa memberikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beasiswa bagi anak-anak desa.

"Ini salah satu BUMDes sukses. Ada banyak desa seperti ini yang kemudian mereka memiliki badan hukum dalam bentuk BUMDes. BUMDes di Jatim sukses karena setiap tahun yang masuk dalam kategori terbaik sebagian besar dari Jatim," jelas Khofifah.

Selai itu, Khofifah memberikan contoh kesuksesan BUMDes di kawasan Pujon Kidul yang sangat produktif. BUMDes itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi 1.600 orang.

"Tamu-tamu yang dapat tidak hanya untuk liburan, namun juga dijadikan jujugan tamu untuk proses pembelajaran di sana," terang dia. 

Baca juga: Ribuan Mahasiswa hingga Buruh Surabaya Geruduk Grahadi, Tolak Kenaikan BBM dan Pengesahan RKUHP

Khofifah berharap, pelatihan itu bisa mencegah perilaku korupsi di berbagai lini. Sehingga, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Kami berharap, kepala desa ikut hingga akhir, karena akan banyak memberikan penguatan, tata kelola desa makin baik, pengawasan makin baik, pengelolahan layanan makin baik dan pastisipasi masyarakat pun semakin baik," kata Khofifah.