Tuntutan berikutnya, lanjut Kelvin, mendesak agar Pemkab Jombang menerbitkan regulasi daerah yang berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi di Kabupaten Jombang.
Setelah mendengarkan aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi mendukung aksi penolakan harga BBM itu.
Menurut dia, situasi perekonomian yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19, telah membuat masyarakat susah.
"(Pandemi) Covid-19 belum selesai dan pemulihan ekonomi masyarakat belum tercapai. Pengangguran juga semakin bertambah, kemiskinan juga meningkat, hingga harga sembako saat ini semakin melambung tinggi," kata Mas'ud.
Oleh karena itu, lanjut dia, kenaikan harga BBM di saat situasi rakyat sedang kesusahan, tidak seharusnya dilakukan.
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM di Jombang Diwarnai Kericuhan, 1 Mahasiswa Diamankan Polisi
"Dari itu semua, saya menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada pemerintah pusat juga, untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan TDL," ujar Mas'ud.
Dia menambahkan, selain merevisi kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah pusat juga perlu melakukan kajian lebih lanjut agar kebijakan yang dikeluarkan tidak membebani rakyat.
Sebelumnya, aksi penolakan atas kenaikan harga BBM dilakukan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang, Selasa (6/9/2022).
Aksi di depan Kantor DPRD Jombang sempat diwarnai kericuhan. Bahkan, salah seorang mahasiswa sempat diamankan aparat kepolisian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.