Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Sempat Ricuh, Massa Akhirnya Ditemui Ketua DPRD Jombang

JOMBANG, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali digelar mahasiswa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Jawa Timur, Rabu (7/9/2022).

Aksi kali ini digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang.

Massa menyampaikan penolakan atas kenaikan harga BBM melalui spanduk dan poster yang mereka bawa, serta saat orasi terbuka di depan Kantor DPRD Jombang.

Aksi demonstrasi oleh mahasiswa tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antara peserta aksi dengan petugas keamanan, hingga terjadi sedikit kericuhan.

Hal itu dipicu ketidakhadiran anggota DPRD Jombang untuk menyambut massa yang hendak menitipkan aspirasi.

Massa yang tidak puas atas sikap anggota dewan yang tak mau menemui mereka, berusaha masuk ke dalam gedung DPRD Jombang.

Namun, upaya massa dicegat petugas di depan pintu gerbang hingga terjadi aksi saling dorong antara petugas keamanan dengan massa aksi.

Baca juga: Perajin Tenun di Jombang Cabuli Anak Kandung, Polisi: Korban Dicabuli sejak Kelas 4 SD

Ditemui Ketua DPRD

Di tengah situasi tegang antara petugas keamanan dan mahasiswa, Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi keluar dari kantornya dan menghampiri mahasiswa yang sedang menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM.

Aksi yang sebelumnya berlangsung menegangkan dan diwarnai sedikit kericuhan, akhirnya kembali tenang saat Mas'ud Zuremi berdiri di tengah-tengah mahasiswa.

Di depan Ketua DPRD Jombang, koordinator aksi sekaligus Ketua GMNI Jombang Kelvin Arisudin mengatakan, aksi yang mereka lakukan dipicu kenaikan harga BBM yang diberlakukan sejak Sabtu (3/9/2022).

Massa, kata dia, menuntut agar DPRD Jombang menyambungkan aspirasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Pihaknya juga meminta DPRD Jombang melakukan pengawasan terhadap penyaluran BLT kenaikan harga BBM agar transparan dan tepat sasaran.

"Jangan sampai tidak tepat sasaran. Maka dari itu kami mengusulkan agar mengawasi dengan transparan," kata Kelvin.