Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Alokasi Pupuk Subsidi, Petambak Demo di Depan Gedung Pemkab Lamongan

Kompas.com - 24/08/2022, 23:27 WIB
Hamzah Arfah,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

LAMONGAN, KOMPAS.com - Para petambak menggelar unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu (24/8/2022).

Mereka memprotes Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 terkait larangan pupuk bersubsidi diberikan kepada petambak dan tanaman hortikultura.

Baca juga: Terima Gratifikasi Rp 60 Juta, Mantan Kepala Dinas PU Lamongan Ditahan

Para petambak mendesak pemerintah daerah membantu memperjuangkan nasib mereka agar kembali mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

Sebab, harga pupuk nonsubsidi yang mahal sangat memberatkan petambak. Hal itu tak sebanding dengan hasil yang mereka peroleh.

"Kami, para petani tambak meminta supaya Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dihapus. Karena petani tambak di Lamongan khususnya, sangat membutuhkan pupuk bersubsidi," ujar koordinator unjuk rasa Yusuf Fadeli, di depan Gedung Pemkab Lamongan, Rabu.

Yusuf menjelaskan, petambak membutuhkan pupuk bersubsidi untuk menunjang kesuburan tanah. Sebab, kesuburan tanah sangat berdampak terhadap hasil tambak.

Namun, penghapusan alokasi pupuk bersubsidi membuat petambak tak bisa membudidaya ikan secara maksimal.

"Kami juga meminta keseriusan Bupati dan DPRD Lamongan untuk dapat menyampaikan kepada Presiden Jokowi, supaya mencopot Menteri Pertanian dan Perikanan," ucap Yusuf.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pun menemui para petembak. Yuhronur sempat berdialog dengan para petambak dan berjanji memperjuangkan nasib mereka.

Termasuk, siap melakukan koordinasi dengan pihak terkait di pemerintah pusat.

"Kita akan berusaha mengoordinasikan, menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, kepada Kementrian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Yuhronur.

Menurut Yuhronur, Pemkab Lamongan telah menempuh sejumlah langkah untuk membantu kesulitan yang dialami petambak.

Seperti berkoordinasi dengan Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Pemprov Jawa Timur, hingga mengirim surat kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait hal tersebut.

“Pikiran saya dengan panjenengan semua sama, bagaimana caranya pupuk subsidi ini kembali ada seperti tahun-tahun lalu. Semoga aksi panjenengan semua, bisa sampai ke Pak Menteri, para anggota DPR hingga Pak Presiden,” tutur Yuhronur.

Baca juga: Chat Aneh Korban hingga Letak Kunci Jadi Petunjuk Polisi Bongkar Kematian Pegawai Bank di Dalam Mobil di Lamongan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan telah mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) terkait permohonan alokasi pupuk subsidi pada 2022 sebanyak 36.996 ton pupuk (Urea, NPK, Organik).

“Untuk realokasi pupuk subsidi, masih menunggu dari Kementerian Pertanian. Semoga usaha kami rapat dengan DPR RI membuahkan hasil,” ucap Yuhronur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Surabaya
Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Surabaya
Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Surabaya
Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Surabaya
Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus 'Ferienjob'

Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus "Ferienjob"

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Surabaya
Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Surabaya
Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Surabaya
Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Surabaya
Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Surabaya
Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Surabaya
Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Surabaya
Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Surabaya
Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH Pastikan Daging Aman Dikonsumsi

Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH Pastikan Daging Aman Dikonsumsi

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com