Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPKP Lumajang Sebut Kebijakan Ganti Rugi Ternak yang Mati akibat PMK Sulit Diterapkan

Kompas.com - 01/08/2022, 17:40 WIB
Miftahul Huda,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

LUMAJANG, KOMPAS.com - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyebut kebijakan memberikan ganti rugi terhadap hewan ternak terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dipotong dengan syarat khusus sulit diterapkan.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengumumkan kebijakan ganti rugi melalui SK Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK 300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

Baca juga: Tulang dan Tengkorak Manusia Ditemukan di Lumajang, Diduga Korban Erupsi Semeru

Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dr Rofiah mengatakan, kebijakan ganti rugi itu hanya berlaku bagi hewan ternak yang dipotong paksa.

Potong paksa yang dimaksud juga harus di bawah pengawasan dokter hewan serta dapat rekomendasi perintah untuk melakukan pemotongan paksa dari pejabat otoritas veteriner kabupaten.

Tidak hanya itu, hewan ternak yang bisa mendapat ganti rugi harus terdata di sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS).

"Ganti rugi itu hanya untuk yang potong paksa, tidak untuk semua hewan yang mati," kata Rofiah di Kantornya, Senin (1/8/2022).

Rofiah menambahkan, kebijakan ganti rugi itu sulit diterapkan di Lumajang. Sebab, populasi hewan ternak di Lumajang sangat banyak hingga menyentuh angka 200.000 ekor.

Selain itu, banyak warga yang tidak melaporkan perkembangan PMK seperti sapi yang mati maupun melakukan potong paksa.

"Kalau di sini sulit, kemarin koordinasi dengan inspektorat juga sepertinya sulit diterapkan, mungkin jika di daerah lain yang masih sedikit populasi dan penularannya bisa diterapkan," tambahnya.

Baca juga: Targetkan 8 Kursi di DPRD, Nasdem Lumajang: Kader Kita Masih Muda, Punya Semangat Juang

Perihal enam ekor sapi potong paksa yang dilaporkan Dinas Pertanian dalam data terbarunya, Rofiah mengatakan, jika sapi itu sudah terdata sebelum SK Kementerian diterbitkan. Sehingga tidak bisa didaftarkan untuk proses ganti rugi.

"Yang bisa didaftarkan itu yang dilakukan potong paksa setelah SK itu terbit," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Tulungagung Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Tulungagung Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Surabaya
Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Surabaya
Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Surabaya
Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Surabaya
Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Surabaya
Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus 'Ferienjob'

Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus "Ferienjob"

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Surabaya
Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Surabaya
Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Surabaya
Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Surabaya
Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Surabaya
Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Surabaya
Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Surabaya
Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com