Pemkab Pamekasan Diganjar Kartu Kuning soal Pelayanan Publik, Ini Kata Wabup Fattah

Kompas.com - 06/07/2022, 15:13 WIB

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia mengganjar Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan kartu kuning pelayanan publik. Pasalnya, tiga jenis pelayanan publik belum bisa melayani masyarakat dengan baik.

Pertama, Pemkab Pamekasan belum sepenuhnya memberikan pelayanan berbasis elektronik. Kedua, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menyediakan ruang indeks kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan.

Baca juga: 5.000 Ternak di Pamekasan Terjangkit PMK, Peternak: Banyak Sapi Warga yang Tidak Didata

 

Ketiga, kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat tidak layak sebagai OPD yang berfungi mengamankan kebijakan pemerintah daerah.

"Tahun ini kami masuk zona kuning pelayanan publik dari Ombudsman. Padahal sebelumnya kami selalu zona hijau," kata Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin di Kantor Bupati Pamekasan, Rabu (6/7/2022).

Untuk membenahi ketimpangan pelayanan tersebut, Fattah sudah mengumpulkan OPD dan melakukan evaluasi.

Fattah menambahkan, pelayanan berbasis teknologi baru dijalankan di Puskesmas Teja, Kecamatan Kota Pamekasan. Sementara, dinas dan instansi lain belum diterapkan, termasuk pelayanan perizinan satu pintu.

Bahkan, beberapa OPD membuka layanan perizinan sendiri-sendiri.

"Di Puskesmas Teja mulai dari pendaftaran, antrean dan pelayanan serta pelayanan lainnya sudah online. Ombudsman memberikan apresiasi," ungkapnya.

Untuk pembangunan kantor Satpol PP, Fattah masih meninjau kembali prioritas pembangunan periode 2023. Sebab, Pamekasan sudah menentukan skala prioritas pembangunan kantor.

Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan Qomarul Wahyudi mengaku, Pamekasan layak jika berada di zona kuning pelayanan publik, terutama pelayanan yang berbasis online.

Sebab banyak aplikasi yang dibuat oleh Pemkab Pamekasan tidak jelas pemanfaatannya. Seperti aplikasi Pamekasan Smart, aplikasi e-lorong yang menampung keluhan tentang jalan rusak.

"Wajar kalau Ombudsman memberikan apresiasi zona kuning untuk Pamekasan. Secepatnya bupati dan seluruh OPD berbenah," terang Wahyudi.

Baca juga: Warga Kecewa, Air PDAM di Pamekasan Keruh dan Bercampur Lumpur

Terkait kantor Satpol PP yang dinilai tak layak, Wahyudi menambahkan, ada banyak instansi di Pemkab Pamekasan yang belum memiliki kantor.

"Banyak kantor-kantor yang tidak layak di Pamekasan, bukan hanya Satpol PP," ungkap politisi Partai Bulan Bintang Pamekasan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang HUT Arema, Ini Imbauan Kapolresta Malang

Jelang HUT Arema, Ini Imbauan Kapolresta Malang

Surabaya
Polisi Periksa 6 Saksi Bentrok Kelompok Perguruan Silat dengan Warga di Malang

Polisi Periksa 6 Saksi Bentrok Kelompok Perguruan Silat dengan Warga di Malang

Surabaya
Elpiji Meledak hingga Hanguskan Seisi Rumah di Banyuwangi, Seorang IRT Alami Luka Bakar

Elpiji Meledak hingga Hanguskan Seisi Rumah di Banyuwangi, Seorang IRT Alami Luka Bakar

Surabaya
Dugaan Korupsi Pembibitan Pisang Mas Kirana yang Rugikan Negara Rp 800 Juta, Kadis Pertanian Lumajang: Bukan Era Saya

Dugaan Korupsi Pembibitan Pisang Mas Kirana yang Rugikan Negara Rp 800 Juta, Kadis Pertanian Lumajang: Bukan Era Saya

Surabaya
Truk Pengangkut Tebu Adu Banteng dengan Avanza di Madiun, 2 Orang Terluka

Truk Pengangkut Tebu Adu Banteng dengan Avanza di Madiun, 2 Orang Terluka

Surabaya
Tim Konselor Beri 'Trauma Healing' pada Korban Pembakaran Rumah di Jember

Tim Konselor Beri "Trauma Healing" pada Korban Pembakaran Rumah di Jember

Surabaya
Anggota DPRD Sumenep Usulkan Pengadaan Kartu Kredit untuk Dewan, Ini Alasannya

Anggota DPRD Sumenep Usulkan Pengadaan Kartu Kredit untuk Dewan, Ini Alasannya

Surabaya
Bawa Pohon Pisang, Mahasiswa Desak Kejari Lumajang Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Bawa Pohon Pisang, Mahasiswa Desak Kejari Lumajang Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Surabaya
Soal Pembakaran Rumah di Jember, Khofifah: Akar Masalahnya adalah Kepemilikan Kebun Kopi

Soal Pembakaran Rumah di Jember, Khofifah: Akar Masalahnya adalah Kepemilikan Kebun Kopi

Surabaya
Karyawan Pabrik Asal Kediri Ditemukan Tewas di Dalam Sumur di Banyuwangi

Karyawan Pabrik Asal Kediri Ditemukan Tewas di Dalam Sumur di Banyuwangi

Surabaya
Polisi Tetapkan 6 Tersangka Baru dalam Kasus Pembakaran Rumah di Jember

Polisi Tetapkan 6 Tersangka Baru dalam Kasus Pembakaran Rumah di Jember

Surabaya
HUT Ke-77 RI, 17.822 Bendera Merah Putih Produksi 77 Penjahit Akan Disebar ke Seluruh Penjuru Banyuwangi

HUT Ke-77 RI, 17.822 Bendera Merah Putih Produksi 77 Penjahit Akan Disebar ke Seluruh Penjuru Banyuwangi

Surabaya
Pencari Rumput di Magetan Ditemukan Tewas Tertimbun Longsor di Bekas Galian C

Pencari Rumput di Magetan Ditemukan Tewas Tertimbun Longsor di Bekas Galian C

Surabaya
Simpan Sabu di Celana Dalam, Pria di Sumenep Diringkus Polisi

Simpan Sabu di Celana Dalam, Pria di Sumenep Diringkus Polisi

Surabaya
PA Tuban Kabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Korban Pencabulan Anak Kiai

PA Tuban Kabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Korban Pencabulan Anak Kiai

Surabaya
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.