Soal Penertiban Bangunan di Sekitar Rel Kereta, Ini Saran Ketua DPRD Kota Malang

MALANG, KOMPAS.com - Setelah mendapat aspirasi dari masyarakat, Komisi B DPRD Kota Malang dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan rapat kerja pembahasan tindak lanjut rencana penertiban bangunan di sekitar rel kereta api.

Kegiatan itu dilakukan di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Malang pada Rabu (29/6/2022). Rapat itu dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika.

Baca juga: Jadi Tolok Ukur Keberhasilan, KPU Kota Malang Targetkan Partisipasi Pemilih 100 Persen pada Pemilu 2024

Made mengaku lega setelah mendapat penjelasan dari PT KAI dalam pertemuan itu. Ia memberi beberapa catatan terkait rencana pembongkaran bangunan itu, khususnya komunikasi dengan masyarakat terdampak.

Menurut Made, beberapa masyarakat sudah menyadari lahan yang ditempati bukan haknya. Rencana penertiban didukung oleh pihaknya demi keselamatan masyarakat itu sendiri.

"Hari ini (29/6/2022) kami sedikit lega dengan penjelasan KAI terkait apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Nanti akan ada tim dari PT KAI bersama TNI, Polri, Pemkot dan sampai di tingkat camat dan lurah, saya rasa tinggal pola komunikasi saja," kata Made di DPRD Kota Malang, Rabu.

Made juga meminta PT KAI segera melindungi aset lainnya yang belum ditempati.

"Cuma kita tadi sampaikan, karena ada pembiaran itu, bagi aset-aset PT KAI yang sekarang belum ditempatkan agar segera ditertibkan," katanya.

Made berharap penertiban bangunan di sepanjang rel kereta itu diundur dari Juli menjadi Agustus. Sehingga, masyarakat yang terdampak bisa memiliki waktu lebih untuk bersiap-siap.

"Ini terlalu mendadak pasca Covid-19. Paling tidak ini (penertiban) setelah Agustus lah. Biarkan Juli ini pemulihan ekonomi," katanya.

Made menyarankan, masyarakat yang kehilangan tempat tinggal bisa ditampung sementara di rumah susun atau rusunawa di Tlogowaru. Made paham, tak mudah memindahkan masyarakat karena menyangkut faktor sosial dan ekonomi.