Khofifah Minta Inmendagri tentang Penanganan Wabah PMK Direvisi, Ini Alasannya

NGANJUK, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta agar Inmendagri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) direvisi.

Revisi Inmendagri Nomor 31 Tahun 2022, kata Khofifah, diperlukan agar dana belanja tidak terduga (BTT) lebih mudah digunakan untuk penanggulangan wabah PMK.

Baca juga: Khofifah Sebut Masih Banyak Ternak di Jatim Aman dari PMK dan Layak Dikurbankan, Warga Diminta Tak Khawatir

“Kemarin baru rakor dipimpin Menko Perekonomian. Jadi kemarin kita rapat koordinasi internal di Pemprov, dan kita merekomendasikan agar Inmendagri Nomor 31 Tahun 2022 direvisi,” ujar Khofifah usai melihat ternak sapi di Peternakan Tunas Brahman, Nganjuk, Senin (20/6/2022).

“Karena (revisi Inmendagri Nomor 31 Tahun 2022 diperlukan) untuk bisa memberikan treatment, bagi ternak-ternak yang terkonfirmasi virus PMK ini kita membutuhkan BTT,” lanjut dia.

Merujuk Inmendagri Nomor 31 Tahun 2022, tutur Khofifah, penggunaan BTT sifatnya hanya revisi dan pergeseran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Berarti harus di-entry ke SIPD. Setelah entry SIPD, harus dibahas kembali kepada DPRD. Setelah itu kemudian harus lelang. Teman-teman bisa membayangkan ini butuh waktu, bisa lebih dari tiga bulan,” beber Khofifah.

Padahal, menurut Khofifah, pemerintah daerah membutuhkan dana BTT dalam waktu dekat untuk menanggulangi wabah PMK yang penyebarannya masih masif di Jatim.

“Hari ini kita membutuhkan penanganan (PMK) secara cepat, penanganan yang lebih presisi, sehingga titik-titik yang terpetakan itu memang harus diintervensi sesegera mungkin,” sebutnya.

“Oleh karena itu, kemarin Pemprov Jawa Timur merekomendasikan untuk merevisi Inmendagri ini, supaya proses-proses yang dibutuhkan penanganan PMK ini bisa diintervensi secepat dan sesegera mungkin,” sambung dia.

Banyak Ternak Aman dari PMK dan Layak Dikurbankan