Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siswa Tak Lolos PPDB SMP Negeri, Eri Cahyadi: Kita Tingkatkan Kualitas Sekolah Swasta

Kompas.com - 14/06/2022, 21:29 WIB
Ghinan Salman,
Priska Sari Pratiwi

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan bahwa kualitas sekolah di tingkat SD dan SMP Negeri maupun Swasta adalah memiliki kualitas yang sama, yakni untuk menyediakan kebutuhan pendidikan yang layak dan bisa dijangkau bagi anak-anak di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak memungkiri bahwa masih terdapat wali murid atau orangtua siswa yang khawatir jika anak-anak mereka tidak bisa diterima di SMP Negeri, mengingat saat ini adalah masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 di Kota Surabaya.

Rasa kekhawatiran tersebut adalah mengenai jumlah SMP Negeri di Kota Surabaya tidak bisa menampung banyaknya peserta didik, yang menginginkan duduk di bangku sekolah menengah pertama tersebut.

"SMP negeri memang terbatas jumlahnya, tidak mungkin semua anak bisa masuk. Maka, saya menyampaikan bahwa SMP negeri maupun swasta tidak berbeda dan memiliki kualitas yang sama," kata Eri, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Wali Kota Surabaya Tebus Ijazah 729 Pelajar yang Nunggak SPP, Biayanya Capai Rp 1,7 Miliar

Untuk itu, Pemkot Surabaya terus berupaya memaksimalkan kualitas SMP swasta, agar setara dengan SMP Negeri di Kota Pahlawan.

Ia mencontohkan, seperti kebutuhan laboratorium, maka di SMP swasta juga harus memiliki fasilitas yang sama.

"Yang harus kita buat adalah standar pelayanan minimal. Hal ini sudah kita koordinasikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta. Yakni, bagaimana sekolah swasta bisa ditingkatkan kualitasnya dan kebutuhannya, sama dengan sekolah negeri," terang dia.

Ia menjelaskan, dalam masa pendidikan wajib sembilan tahun, semua anak-anak di Kota Surabaya harus mendapatkan pendidikan yang layak.

Baca juga: Belasan Mobil Damkar Dikerahkan Atasi Banjir Surabaya

Pemkot Surabaya juga terus berusaha memberikan intervensi untuk sekolah swasta, salah satunya adalah peningkatan sertifikasi guru.

"Sekarang sudah sama antara sekolah negeri dan swasta. Maka, kita juga harus sepakat, bahwa sekolah swasta yang baru berdiri jangan tiba-tiba meminta bantuan," ungkap dia.

Menurut dia, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya bersama MKKS negeri dan swasta, harus memprioritaskan sekolah swasta yang layak untuk menerima bantuan.

"Harus ada kesepakatan bersama antara MKKS negeri dan swasta, yang tahun berapa dulu yang kita bantu. Akhirnya masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena sekolah ini jumlahnya sekian masuk dalam tahun sekian," jelas dia.

Sedangkan mengenai penambahan sekolah atau unit baru untuk SMP Negeri, Pemkot Surabaya akan menghitung terlebih dahulu mengenai kebutuhan di masing-masing wilayah per kecamatan yakni, jumlah SD Negeri dan swasta, serta SMP Negeri dan swasta.

"Sebetulnya yang akan masuk SMP berapa, itu bisa dilihat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun ke depan itulah kita bisa tahu, perlukah menambah SMP atau tidak," terang dia.

Baca juga: Minta Sekolah Tak Saklek dalam PPDB, Sultan: Jangan Persulit Orangtua Siswa

Jika memang diperlukan penambahan sekolah, maka Dispendik Kota Surabaya akan berkoordinasi dengan MKKS Negeri dan Swasta.

Sebab, Eri menginginkan ada kesepakatan bersama untuk mewujudkan Surabaya yang Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan

"Kalau kurang, maka harus kita sepakati ditambah. Tapi kalau di wilayah itu sudah penuh, bahkan berlebih, bagaimana? Karena ada, di titik tertentu, jumlah kampungnya padat jumlah sekolahnya sedikit dan ada yang wilayahnya tidak padat, tapi sekolahnya banyak," ungkap dia.

Meski demikian, untuk siswa dari kategori keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masuk ke sekolah swasta, ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya bertanggung jawab selama peserta didik mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

"Kalau MBR pastilah (intervensi) dan tidak ada biaya penarikan lagi. Seragam dan uang gedung menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya. Kami dengan MKKS negeri dan swasta juga sepakat, jangan sampai ada sekolah swasta yang menarik uang," tegas dia.

Baca juga: Kuota PPDB Jabar Tingkat SMA 704.592 Kursi, Pendaftaran di Daerah Blank Spot Bisa di Sekolah Tujuan

Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, apabila wali murid atau orang tua siswa mengalami kesulitan selama masa PPDB tahun 2022, bisa mendatangi SD dan SMP Negeri maupun swasta terdekat di wilayahnya masing-masing.

"SD dan SMP, siap siaga membantu warga atau orang tua siswa yang hendak mendaftarkan putra dan putrinya untuk sekolah," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Surabaya
Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Surabaya
Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Surabaya
Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Surabaya
Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus 'Ferienjob'

Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus "Ferienjob"

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Surabaya
Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Surabaya
Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Surabaya
Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Surabaya
Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Surabaya
Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Surabaya
Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Surabaya
Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Surabaya
Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH Pastikan Daging Aman Dikonsumsi

Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH Pastikan Daging Aman Dikonsumsi

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com