Sawah di 4 Kecamatan di Madiun Terserang Hama Wereng, 3.000 Hektar Lahan Terancam Gagal Panen

MADIUN, KOMPAS.com- Sebanyak 3.000 hektar lahan milik petani yang ditanami padi terancam gagal panen setelah hama wereng menyerang empat kecamatan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Empat kecamatan yang diserang hama wereng yakni Kecamatan Madiun, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Balerejo dan Kecamatan Wonoasri.

“Kemarin kami hitung dengan KTNA di kecamatan sekitar 3.000 hektar lahan yang ditanami padi milik petani terserang hama wereng. Hama wereng menyerang Kecamatan Madiun, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Balerejo dan Kecamatan Wonoasri. Padaha umur tanaman baru 21 hari maka dengan kondisi ini petani tidak akan panen,” kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Madiun, Suharno kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Hasil Otopsi Keluar, Pensiunan RRI yang Tewas di Madiun Derita 4 Luka Bacok

Suharno mengatakan terakhir hama wereng mulai menyerang lahan milik petani di wilayah selatan Kabupaten Madiun, seperti Kecamatan Geger.

Menurut Suharno, saat masa tanam pertama, hasil panen padi petani juga menurun karena banyaknya hama penyakit.

Sementara masa tanam kedua, hama wereng menyerang lahan milik petani di empat kecamatan sekitar 3.000 hektar.

Untuk menangkal hama wereng, petani sudah menyemprot dengan pestisida. Hanya saja, biaya untuk membeli pestisida tinggi dan hasilnya tidak bisa optimal untuk mengendalikan hama wereng.

Pupuk bersubsidi

Petani menilai, banyaknya hama wereng yang menyerang tanaman padi milik petani lantaran dampak kebijakan pemerintah pusat mengurangi jatah pupuk bersubsidi bagi mereka.

Terlebih saat ini petani hanya mendapatkan jatah dua jenis pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK.

“Itu akibat kebijaksanaan pemerintah terkait pengurangan pupuk bersubsidi dan hilangnya pupuk organik. Sehingga kesehatan tanah tidak terjaga dan tanaman mudah terserang hama,” jelas Suharno.

Baca juga: Jelang Idul Adha, Pemkab Madiun Wajibkan Penjualan Hewan Ternak Disertai Surat Kesehatan

Suharno mengatakan, sebelumnya pemerintah pusat memberikan subsidi lima jenis pupuk yakni Urea, NPK, ZA, SP36 dan Organik. Namun saat ini tinggal dua jenis pupuk yang diberikan subsidi oleh pemerintah yakni Urea dan NPK.

“Sekarang tinggal dua, sehingga residu kimia dalam tanah itu membuat tanah itu menjadi tidak subur sehingga mudah terkena penyakit,” kata Suharno.

Makin berkurangnya jenis pupuk yang disubsidi berakibat pada kesehatan tanah. Terlebih, dua jenis pupuk yang disubsidi ke petani saat ini dianggap menjadikan unsur nitrogen tanah menjadi tinggi.

Dampaknya, kendati tanaman bisa berbuah namun tidak bisa maksimal.

“Selain itu daya tahan tubuh tanaman sangat rentan sehingga mudah terserang. Ibarat orang terkena Covid-19 dapat langsung mati,” ujar Suharno.

Baca juga: Jelang Idul Adha, Pemkab Madiun Wajibkan Penjualan Hewan Ternak Disertai Surat Kesehatan

Menurut Suharno, petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sudah turun ke lapangan. Hanya saja, dinas memiliki keterbatasan untuk memberikan informasi maupun untuk menyelesaikan masalah itu karena terkait anggaran.

Terhadap persoalan itu, Suharno berharap agar pemerintah mengembalikan lima jenis pupuk yang disubsidi pemerintah. Dengan demikian, kesehatan dan kesuburan tanah akan terus terjaga.

Ia menambahkan untuk menutupi kekurangan pupuk, sejatinya petani bisa menggunakan pupuk nonsubsidi. Hanya saja harga pupuk nonsubsidi mencapai empat kali lipat. 

“Tetapi kalau pemerintah mengingingkan petani memakai pupuk nonsubsidi maka keberadaan pupuk subsidi dihapus saja. Tetapi harga pokok penjualan (HPP) padi juga harus dihapus sehingga berimbang dan bisa masuk pasar bebas,” ungkap Suharno.