Sawah di 4 Kecamatan di Madiun Terserang Hama Wereng, 3.000 Hektar Lahan Terancam Gagal Panen

Suharno mengatakan, sebelumnya pemerintah pusat memberikan subsidi lima jenis pupuk yakni Urea, NPK, ZA, SP36 dan Organik. Namun saat ini tinggal dua jenis pupuk yang diberikan subsidi oleh pemerintah yakni Urea dan NPK.

“Sekarang tinggal dua, sehingga residu kimia dalam tanah itu membuat tanah itu menjadi tidak subur sehingga mudah terkena penyakit,” kata Suharno.

Makin berkurangnya jenis pupuk yang disubsidi berakibat pada kesehatan tanah. Terlebih, dua jenis pupuk yang disubsidi ke petani saat ini dianggap menjadikan unsur nitrogen tanah menjadi tinggi.

Dampaknya, kendati tanaman bisa berbuah namun tidak bisa maksimal.

“Selain itu daya tahan tubuh tanaman sangat rentan sehingga mudah terserang. Ibarat orang terkena Covid-19 dapat langsung mati,” ujar Suharno.

Baca juga: Jelang Idul Adha, Pemkab Madiun Wajibkan Penjualan Hewan Ternak Disertai Surat Kesehatan

Menurut Suharno, petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sudah turun ke lapangan. Hanya saja, dinas memiliki keterbatasan untuk memberikan informasi maupun untuk menyelesaikan masalah itu karena terkait anggaran.

Terhadap persoalan itu, Suharno berharap agar pemerintah mengembalikan lima jenis pupuk yang disubsidi pemerintah. Dengan demikian, kesehatan dan kesuburan tanah akan terus terjaga.

Ia menambahkan untuk menutupi kekurangan pupuk, sejatinya petani bisa menggunakan pupuk nonsubsidi. Hanya saja harga pupuk nonsubsidi mencapai empat kali lipat. 

“Tetapi kalau pemerintah mengingingkan petani memakai pupuk nonsubsidi maka keberadaan pupuk subsidi dihapus saja. Tetapi harga pokok penjualan (HPP) padi juga harus dihapus sehingga berimbang dan bisa masuk pasar bebas,” ungkap Suharno.