Jelang Idul Adha, Pemkab Madiun Wajibkan Penjualan Hewan Ternak Disertai Surat Kesehatan

MADIUN, KOMPAS.com, - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mewajibkan hewan ternak yang dijual ke pasaran disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).

Kebijakan itu untuk mencegah meluasnya penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Idul Adha pada Juli mendatang.

"Hewan ternak yang dijual, baik itu sapi atau kambing harus disertai SKKH yang dikeluarkan pihak berwenang. Kalau tidak ada maka langsung dipulangkan ke daerah asal," ujar Bupati Madiun Ahmad Dawami kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Suspek PMK di Gunungkidul Capai 65 ekor, Peternak Diminta Mandi Sebelum Masuk Kandang

Pria yang akrab disapa Kaji Mbing itu mengatakan, keberadaan SKKH menjadi salah satu bukti hewan yang dijual itu tidak terinfeksi PMK.

Pasalnya sebelum menerbitkan SKKH, petugas akan memeriksa hewan ternak yang dijual sehat atau sebaliknya.

Tak hanya itu, untuk mencegah PMK meluas, Pemkab Madiun menempatkan petugas khusus di pasar hewan dan pintu masuk Kabupaten Madiun. Petugas memastikan seluruh hewan ternak yang dijual terbebas dari PMK.

Kaji Mbing meminta peternak tidak memaksakan hewan ternaknya dijual ke pasaran manakala mengetahui kondisinya sudah sakit.

"Kalau nekat dijual ke pasar bisa menular ke hewan lain dan berdampak kerugian lebih besar lagi," jelas Kaji Mbing.

Untuk itu ia meminta seluruh peternak dan pedagang hewan mencegah penularan PMK meluas di Kabupaten Madiun.

Baca juga: Kasus di Sumenep Meluas, 17 Sapi di 3 Kecamatan Diduga Terjangkit PMK

Terlebih saat ini sudah ditemukan dua kasus sapi terinfeksi PMK sehingga Kabupaten Madiun disebut sebagai wilayah tertular.